 |
| Mahasiswa unras sampaikan aspirasi di depan Pemkab Cianjur. (Foto: SignalCianjur) |
SIGNALCIANJUR.COM - Puluhan mahasiswa turun ke jalan unjuk rasa (Unras) menyampaikan aspirasi di depan kantor Pemkab Cianjur menjelang 100 hari menjabat kinerja Bupati Cianjur mulai menuai sorotan tajam, Selasa (3/6/2025).
Salah satu koordinator lapangan (Korlap) massa aksi, Arief mengatakan, alih-alih menunjukkan tata kelola kuat dan responsif, berbagai program unggulan justru memunculkan persoalan serius seperti ketidakjelasan anggaran, minimnya akuntabilitas, dan kesan tergesa-gesa dalam pelaksanaan kebijakan.
"Kami mencatat setidaknya tujuh permasalahan utama yang patut mendapat perhatian publik secara luas," katanya.
Masih ujarnya, diduga ketidakjelasan anggaran dan manajemen program Gotong Royong Lobaan (Gorol). Program tersebut seharusnya menjadi bentuk partisipasi kolektif masyarakat malah dikelola secara tertutup.
"Hingga kini tidak ada transparansi terkait sumber anggaran," tegas Alief.
Bahkan, masss aksi menyoroti seperti halnya soal struktur pelaksana, dan bentuk pelibatan masyarakat dalam manajemen program tersebut, serta kualitas infrastruktur yang dihasilkan.
Alief menyampaikan, penyelesaian korban gempa yang belum tuntas. Pemulihan pasca bencana masih menyisakan pekerjaan besar. Banyak warga terdampak belum menerima hak-haknya, termasuk bantuan perumahan dan kompensasi.
"Janji kampanye untuk mempercepat rehabilitasi hingga kini belum terealisasi secara merata dan terukur," paparnya.
Lalu, hal sama lanjut ia mengungkapkan ketiadaan langkah konkret pasca pendidikan karakter, progrm untuk pelajar digadang sebagai wujud pembentukan generasi berintegritas. Namun sayangnya, program ini dibiayai dari Dana BOSDA dan APBD tanpa peta tindak lanjut yang jelas, belum ada kesinambungan program atau evaluasi dampak pasca pelatihan.
"Sehingga berpotensi menjadi agenda simbolik tanpa arah yang terukur," ujar Alief.
Bahkan, menyoroti juga soal hibah Masjid Agung bernilai miliaran yang diduga tidak transparan. Namun belum ada keterbukaan dalam laporan penggunaan dan hasil auditnya.
"Ini bertolak belakang dengan semangat akuntabilitas yang harus dijunjung tinggi dalam pengelolaan dana hibah keagamaan," jelas Alief.
Selain itu, ia juga menyikapi soal pengelolaan tanah wakaf Masjid Agung yang diduga tidak terbuka disewakan kepada pihak ketiga untuk keperluan komersial, namun publik tidak mendapat akses atas informasi pengelolaan maupun distribusi hasilnya.
"Ini menimbulkan kecurigaan akan potensi penyalahgunaan aset wakaf,"
Hal sama diungkapkan dia, program Bantuan Rp 25 juta per RT yang Tidak matang yang diluncurkan tanpa disertai pedoman teknis, mekanisme pelaporan, atau sistem evaluasi tidak ada pelatihan atau pendampingan kepada pengurus RT.
"Nah! Membuat program ini terkesan hanya formalitas untuk memenuhi janji politik tanpa perencanaan matang," imbuhnya.
Sambungnya, program bantuan Rp 300 juta untuk pesantren dan insentif guru ngaji yang tidak jelas. Janji bantuan belum menunjukkan kejelasan implementasi. Pemerintah belum menyampaikan skema distribusi, kriteria penerima, maupun jadwal pencairan dana.
"Sehingga rawan menciptakan kekecewaan dan kesenjangan antar lembaga pendidikan," ungkap Alief.
Ia menambahkan program-program diduga seakan tergesa-gesa tanpa perencanaan matang. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian program pemerintah dijalankan lebih demi pencitraan jangka pendek.
"Artinya ketimbang berorientasi pada keberlanjutan dan dampak jangka panjang," tutup Alief. (Red/*)
