 |
| Mahasiswa bentangkan spanduk bertuliskan "Keluarga Sanusi (Santun Tapi Korupsi)” memicu kericuhan saat rapat paripurna di DPRD Cianjur. (Foto: Istimewa) |
SIGNALCIANJUR.COM - Aksi protes mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan "Keluarga Sanusi (Santun Tapi Korupsi)” memicu kericuhan saat rapat paripurna di DPRD Kabupaten Cianjur, sekitar pukul 19.00 WIB, Senin (20/4/2026) malam.
Diketahui, aksi dilakukan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Cianjur. Rapat dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, serta Bupati Cianjur.
Ketua DPC GMNI Cianjur, Agus Rama Tunggara, menjelaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk pengawalan terhadap tata kelola pemerintahan daerah, khususnya terkait penggunaan anggaran publik.
“Persoalan kita berada di DPRD. Kita ingin mengawal bagaimana tata kelola pemerintahan daerah dan memastikan anggaran publik disalurkan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Rama saat dihubungi, Selasa (21/4/2026).
Ia menyoroti pembahasan Raperda penyertaan modal untuk Perumdam Tirta Mukti yang dinilai tidak memberikan manfaat signifikan bagi pemerintah daerah.
Menurutnya, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, Perumdam Tirta Mukti menunjukkan tren peningkatan laba hingga mencapai yang diduga Rp1,7 miliar pada tahun 2024.
Ia juga menegaskan sangat janggal, dengan kepemilikan 100 persen pemerintah daerah, hasil RUPS selalu memutuskan dividen nihil.
"Nah! Hal ini menjadi pertanyaan publik,” ujar Rama.
Masih diungkapkanp dia, bahwa dalam kurun waktu 2022 hingga 2024, pemerintah daerah menggelontorkan penyertaan modal sebesar Rp19,6 miliar, masing-masing Rp8 miliar pada 2022, Rp6,8 miliar pada 2023, dan Rp4,8 miliar pada 2024.
Sementara itu, sebelumnya mahasiswa memprotes pembahasan Raperda, khususnya terkait penyertaan modal untuk Perumdam Tirta Mukti yang dinilai tidak transparan dan tidak memberi manfaat signifikan bagi daerah, termasuk persoalan dividen nihil meski perusahaan mencatat laba.
Mahasiswa awalnya menyimak rapat, lalu membentangkan spanduk saat Bupati memberikan tanggapan. Aksi ini memicu perebutan spanduk oleh pihak lain hingga terjadi adu mulut dan tarik-menarik. Kericuhan akhirnya berhasil diredam dan diselesaikan melalui diskusi.
Selain itu, ia juga menyinggung kualitas pelayanan Perumdam Tirta Mukti yang kerap dikeluhkan masyarakat, seperti aliran air yang sering mati dan debit air yang kecil.
“Artinya dasar itulah menyatakan keberatan dan menolak pembahasan lanjutan Raperda tersebut tahun ini,” tegas Rama.
Ia menambahkan bahwa pihaknya tidak memulai insiden tersebut. Ia menduga terdapat pihak lain yang ingin mengganggu fokus aksi mahasiswa. Percikan itu sudah pihaknya selesaikan dengan diskusi.
"Nah! Pada akhirnya kami saling memaafkan,” tutup Rama. (Red/*)
