 |
| KAMMI Cianjur diskusi terbuka kritisi 100 hari kerja bupati. (Foto: SignalCianjur) |
Ketua Kammi Kabupaten Cianjur, Fuad Farhat mengatakan fokus utama diskusi tersebut mencakup kepemimpinan daerah saat ini, arah kebijakan pembangunan yang dijalankan, serta urgensi dan tantangan dalam wacana pemekaran wilayah, khususnya di kawasan Cianjur Selatan.
Dalam sesi pembahasan, KAMMI secara tegas menyampaikan kritik terhadap visi dan misi yang diusung oleh Bupati dan Wabup , Wahyu - Ramzi.
"Menilai visi tersebut tidak terkonsep dengan baik hanya menyuguhkan aspek visualisasi dan dugaan pencitraan," katanya melalui press release kepada awak media, Rabu (4/6/2025).
Namun, ia mengungkapkan minim implementasi strategis dan sistematis di lapangan tidak adanya peta jalan pembangunan yang jelas dan transparan yang dapat diakses atau diawasi langsung oleh masyarakat Cianjur.
Masih ujarnya, hari ini secara massif dilakukannya perbaikan jalan, namun faktanya proyek pembangunan jalan terakhir tercatat hanya berlangsung pada tahun 2023.
"Nah! Hal ini menunjukkan mandeknya progres infrastruktur dasar," tegas Ketua KAMMI Cianjur.
Lebih lanjut ia menyampaikan selama ini masyarakat hanya dimanjakan oleh visualisasi tanpa adanya program jangka panjang yang jelas. Dan, tidak ada kinerja terkonsep bisa dipertanggungjawabkan secara langsung.
KAMMI Cianjur juga menyoroti fakta bahwa selama bertahun-tahun, Kabupaten Cianjur tidak menunjukkan kemajuan pembangunan yang signifikan, ini secara konsisten berada di posisi bawah dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan termasuk dalam jajaran kabupaten termiskin di Jawa Barat.
"Hal ini mencerminkan bahwa upaya pembangunan yang dilakukan masih belum menyentuh akar persoalan yang ada," ujar Fuad.
Ia juga memaparkan permasalahan anggaran dan efisiensi dari pusat kerap menjadi alasan stagnasi pembangunan fisik. Padahal, perlu menggeser fokus dari sekadar pencapaian administratif ke arah pemetaan kebutuhan riil daerah secara menyeluruh.
"Persoalan lain turut disorot adalah buruknya infrastruktur, tata ruang wilayah tidak terstandarisasi, serta ketimpangan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan," ungkap Fuad.
Ia juga menuturkan dengan wilayah penduduk yang sangat luas dan jumlah penduduk yang besar, Kabupaten Cianjur menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan layanan kesehatan. Sayangnya, hingga saat ini fasilitas kesehatan yang tersedia masih sangat minim dan tidak tersebar merata di seluruh wilayah.
"Ketimpangan ini menyebabkan banyak masyarakat di daerah pelosok kesulitan mengakses layanan medis wilayah Cipanas, misalnya, disebut tidak memiliki ruang terbuka hijau layak, mencerminkan lemahnya perencanaan tata ruang daerah," terang Ketua KAMMI Cianjur.
Lanjut lanjut ia menyampaikan ketidaksesuaian antara pembangunan fisik dan tata ruang membuat berbagai wilayah di Cianjur berkembang secara tidak teratur dan tidak proporsional dalam konteks pemekaran wilayah, isu ini menjadi topik penting yang turut mengemuka dalam diskusi.
KAMMI juga menilai bahwa Cianjur memiliki pekerjaan rumah besar dalam mempersiapkan diri secara matang untuk pemekaran, khususnya bagi Cianjur Selatan.
"Pemekaran tidak cukup hanya didorong oleh potensi Dana Alokasi Khusus (DAK), tetapi juga membutuhkan kesiapan dari daerah induk," timpalnya.
Sambungnya, urgensi pemekaran bukan hanya soal DAK, tapi juga tentang bagaimana pemekaran bisa menjawab kebutuhan pelayanan publik yang lebih adil dan merata. Pertanyaannya, apakah ini sungguh kebutuhan rakyat atau hanya menjadi komoditas politik menjelang pemilu.
"Nah! Melalui forum ini kita menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mengawal arah pembangunan daerah," jelas Fuad.
KAMMI juga menyerukan agar kebijakan pembangunan tidak lagi sekadar menjadi alat pencitraan politik, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan dasar rakyat Cianjur.
"Baik itu secara menyeluruh, berkeadilan, dan berkelanjutan," tungkasnya. (Red/*)
