 |
| PIM unras di depan kantor Pemkab Cianjur. (Foto: SignalCianjur) |
SIGNALCIANJUR.COM- Massa aksi dari DPD Pergerakan Indonesia Maju (PIM) Kabupaten Cianjur unjuk rasa (Unras) menyoroti berbagai deretan atau sejumlah persoalan meminta pemerintah bisa merespon cepat alias cepat tanggap geruduk Pemkab Cianjur, Kamis (5/6/2025).
Ketua PIM Cianjur, Tirta mengatakan adanya dugaan atau persekongkolan perihal pengaturan jabatan dilakukan oleh oknum di lingkaran Pemkab Cianjur.
"Indikasi temuan di lapangan melaporkan kepada kami perihal pengaturan proyek harus ada (memo), dari oknum diintruksikan kepada ke semua dinas atau OPD Cianjur," katanya melalui press release kepada awak media.
PIM Cianjur juga mengeluhkan adanya aduan perihal pelayanan publik di lingkungan puskesmas yang masih belum optimal seperti contohnya di Puskesmas Ciranjang, dugaan intimidasi terhadap masyarakat mempunyai BPJS. Tapi tidak bisa dicover dimasukkan ke umum sebelum dirujuk ke RSUD Sayang Cianjur.
Padahal, Tirta menegaskan ketika korban masuk ke RSUD Cianjur bisa dicover semua yang jadi lucunya ada oknum menagih ke korban ke rumahnya dan juga setelah minta rincian pembayaran malah dikasih norek pribadi.
"Kami adukan juga ke pihak dinas sudah 2 kali audiensi tidak ada teguran atau tindakan kepada oknum," ujar dia.
Lebih lanjut, Tirta menyampaikan yang ada malah datang ke korban bukan bersangkutan adapun permintaan maaf bukan dari bersangkutan sambil memberikan sesuatu dan mereka hilang lain kali jangan lapor ke pihak ke 3 masalah ini tidak dikasih informasi oleh pihak dinas perihal kedatangan tersebut atau untuk mediasi.
"Sedangkan sebelumnya pihak dinas siap untuk duduk bareng untuk musyawarah dengan kita dan korban," keluhnya.
Lalu, PIM Cianjur menyoroti juga adanya dugaan penyelewengan di daerah lingkungan PDAM Tirta Mukti Cianjur, perihal pabrik yang dipasok airnya dilakukan oleh oknum terkait tidak disetorkan ke kas daerah juga masih banyak pemasangan pipa tidak sesuai dengan aturan sekaligus banyak pegawai uang pensiun belum dibayar.
Kemudian, massa aksi juga menyikapi dugaan adanya persekongkolan antara pihak Dinas Pendididkan (Disdik) Cianjur, perihal dana PKBM PAUD, BOS, PIP, dan KIP yang anggaran sangat fantastis dengan pihak rekanan dan juga oknum serta para komite di setiap sekolah.
"Kami indikasikan itu mark up juga dipakai kepentingan para oknum terkait kepentingan pribadi, golongan, politik, karena faktanya masih banyak sekolah masih tidak layak huni juga pasca gempa pun tidak mendapat bantuan sama sekali," terang Tirta.
Lebih lanjut ia menjelaskan, adanya temuan dan aduan dari para perawat yang sekarang gajihnya pada dipotong oleh pihak RS dengan alasan efesiensi anggaran, dengan indikasikan bukan karena efesiensi anggaran, tapi kurang profesional pengelolaan yang sekarang menjadi BUMD.
"Bahkan sangat miris untuk membayar perbaikan atau pekerjaan juga obat-obatan sekaligus untuk gajih para pegawai dan lainnya harus mengandalkan pencairan dari pihak BPJS," ungkapnya.
Adanya dugaan temuan di lapangan perihal Mitra Cai yang seharusnya berjalan dan optimal sesuai tupoksinya ,bahkan ada dugaan fokus hanya dengan pekerjaan saja dan diduga pekerjaan itu diperjualbelikan oleh oknum terkait.
Hasil PIM Cianjur advokasi di lapangan perihal program Cianjur cerdas seharusnya berjalan dengan sesuai aturan mainnya, indikasikan di lapangan tidak sesuai karena banyak dimainkan oleh para UPZ kecamatan.
"Ketika kita mengkroscek di lapangan, bahkan ada juga tidak berjalan beberapa UPZ di kecamatan yang mirisnya digunakan tidak sebagaimana mestinya," jelas Tirta.
Ia menyampaikan juga, PIM Cianjur menduga adanya permainan perihal dana anggaran haji sekaligus adanya yang seharusnya sudah waktunya berangkat pada digeser oleh para oknum tertentu.
"Sehingga menjadi rancu dan yang jadi lucunya para pejabat yang mau naik haji diprioritaskan," ujar Tirta.
Masih hal sama diungkapkan Ketua PIM Cianjur, semua yang ingin melakukan ibadah haji itu masyarakat sudah memenuhi syarat malah digeser ke tahun berikutnya, juga adanya dugaan pihak ketiga berkerja sama dengan oknum Departemen Agama yang bodong.
"Sehingga banyak korban tertipu dan tidak jadi berangkat. Seharusnya bisa bertindak tegas ke pihak ketiga," katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan adanya aduan sekaligus dugaan prihal pupuk, benih, alat pertanian dan yang lainnya itu masih dimonopoli atau dimainkan oleh para oknum Dinas Pertanian Cianjur, fakta di lapangan masih banyak seharusnya mendapatkan bantuan ini tidak mendapatkan.
Padahal, masih ujarnya, ketika dikroscek sudah memenuhi syarat untuk mendapatkannya.
"Kami duga hanya orang-orang yang dekat atau yang bisa diajak kerja sama saja dengan dinas yang mendapatkan," tegas Tirta.
PIM Cianjur juga menduga adanya persekongkolan antara dinas perihal tata ruang yang saat ini carut marut, terutama tata ruang kota terutama perumahan masih banyak bermasalah karan kebanyakan tidak sesuai dengan site plan awal dan banyak dirubah setelah ijin keluar karena kurangnya koordinasi antara dinas terkait juga pengawasannya.
"Sehingga menjadi rancu karena gara-gara oknum tertentu seenaknya mengijinkan perubahan site plan," ujar Tirta.
Mekipun itu, ia mengatakan di lahan produktif atau area persawahan dan idealnya harus ada pergantian lahan cetak sawah baru karena itu ada beberapa perumahan membangun di lahan sawah produktif.
Ia juga menegaskan terkait adanya pengaduan dan banyak korban perihal pohon kelapa juga pohon rapuh PIM Cianjur berharap dinas terkait bisa mengganti pohon tersebut dengan pohon tidak membahayakan pengendara sekaligus dinas terkait diharuskan membuat tong sampah lagi di daerah kota.
"Supaya lebih tertata dengan benar tidak berserakan di trotoar jalan," pintanya.
Adanya dugaan permainan antara oknum dinas dan pemborong masih nakal, perihal pembangunan jalan masih banyak tidak sesuai dengan spek kalau bisa para pemborong nakal tersebut blacklist saja.
Lebih lanjut ia menjelaskan adanya temuan sekaligus aduan perihal pelayanan publik semua instansi masih belum maksimal karena hal apapun terutama di desa atau kelurahan pada saat ini masih ada oknum yang bermain atau memungut pungli dari masyarakat perihal meminta bantuan ataupun rekomendasi saja tidak maksimal apalagi program-program di desa-desa.
"Kami duga masih dimainkan oleh para oknum kepala desa maupun perangkat dan pekerjaan pun kebanyakan indikasikan banyak tidak sesuai dengan RAB yang dilaporkan," ungkap Tirta.
Ia berharap juga hasil temuan atau advokasi ternyata dana CSR di Cianjur itu sangat luar biasa dari 970 lebih perusahaan itu mencapai ratusan miliyar, PIM Cianjur rasa itu ketika tidak dimainkan oknum tak bertanggung-jawab seperti yang sudah-sudah tidak akan maksimal.
"Tapi kami berharap pak bupati bisa memilih orang pas untuk mengelola anggaran tersebut dan akan sangat membantu dalam segi apapun itu untuk kemajuan," harap Tirta.
Hal sama diungkapkan Tirta, menduga juga perihal bansos bisa didata ulang dan diperbaiki karena masih banyak orang seharusnya mendapatkan, nah ini tidak ada apa dengan Dinas Sosial (Dinsos) apakah itu hanya untuk orang-orang tertentu saja dan bantuan lain banyak oknum mampu mereka mendapatkannya.
"Artinya di sini ada kesalahan dari pihak monitoring pendataan ke bawah itu faktanya sampai saat ini," timpalnya.
Tirta menambahkan adanya temuan perihal di Dinas Peternakan dan Perikanan Cianjur, adanya oknum yang bermain prihal bantuan yang PIM menduga banyak tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya maksimal ini malahan tidak sesuai.
"Bahkan kami indikasikan ada juga fiktif oleh para oknum terkait atau mark up. Padahal di lapangan punya orang atau bahkan tidak ada sama sekali," tungkasnya. (Red/*)
