 |
| Peringatan "Hari Konstitusi" sekaligus hari ulang tahun (HUT) ke-78 MPR RI, di Gedung MPR RI, Jumat (18/8/2023) kemarin. (Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden) |
SIGNALCIANJUR.COM- Pentingnya visi sebuah negara dilandasi dengan tolok ukur dan rumusan pencapaian yang jelas.
Hal tersebut disampaikan Presiden RI Jokowi, saat menghadiri peringatan "Hari Konstitusi" sekaligus hari ulang tahun (HUT) ke-78 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) digelar di Gedung MPR RI, Jumat (18/8/2023) kemarin.
"Adil dan makmur, apa tolok ukurnya? Negara maju," katanya.
Masih ujarnya, negara yang sejahtera, apa tolok ukurnya? Apakah pendapatan per kapita? Atau indeks pembangunan manusia? Atau tingkat pengangguran? Atau angka kemiskinan? Atau apa? Atau justru semuanya.
"Nah! Karena visi jika tidak dirumuskan tolok ukurnya itu namanya jargon politik," terang Presiden.
Presiden tidak ingin visi sebuah negara hanya sekedar bahasa normatif, bahasa indah, dan hanya di awang-awang. Presiden ingin agar visi tersebut membumi, taktis, dan jelas mulai dari tolok ukurnya, strateginya, hingga target waktu pencapaiannya.
"Ini penting agar rakyat kita bisa memahami ke mana arah bangsa ini akan pergi? Ke mana tujuannya? Sehingga rakyat bisa berpartisipasi dan rakyat merasa memiliki," papar Jokowi.
Presiden Jokowi menyampaikan ucapan selamat Hari Konstitusi dan HUT ke-78 MPR RI. Turut mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadikan peringatan tersebut sebagai momentum yang strategis.
"Mendiskusikan langkah-langkah strategis bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita," timpalnya.
Terakhir, Jokowi mengucapkan selamat Hari Konstitusi dan selamat ulang tahun ke-78 MPR RI.
"Semoga Indonesia ke depan melalui kontribusi seluruh komponen bangsa mampu meraih apa yang kita cita-citakan," tutup Presiden.
Diketahui, turut hadir dalam acara tersebut adalah Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (Sep)
