![]() |
Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur, saat rapat, (Rdk/SignalCianjur) |
SIGNALCIANJUR.com- Belum cairnya uang Program Keluaraga Harapan (PKH), yang dikeluhkan warga Kabupaten Cianjur, direspon positif Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur.
Ketua Komisi D dari Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Cianjur, H. Sahli Saidi mengatakan, mengenai bantuan Program Keluaraga Harapan (PKH) ini berbentuk uang tunai, itu kata Presiden RI.
"Juga disalurkan bank yang ditunjuk pemerintah, nah apa yang dibilang Dinas Sosial (Dinsos) memang uangnya belum masuk dari pusat," katanya, Jumat (15/1/2021).
Dia menuturkan, uangnya sudah masuk dari pusat ke daerah pasti akan disalurkan. Dan, data penerimanya juga harus valid.
Masih terangnya, supaya jangan sampai terjadi seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang kurang datanya atau datanya banyak belum masuk. Jadinya, banyak yang gak kebagian nanti.
"Kalau anggaran sudah ada pasti tersalurkan pemerintah, dan tidak mungkin berani menahan hak orang," jelas Sahli.
Salah satu politisi dari Partai Gerindra Cianjur ini mengharapkan, yang harus teliti didata. Jangan sampai sudah pindah di desa setempat enam tahun yang lalu, tapi datanya masih saja ada.
"Orang sudah meninggal datanya masih muncul," ujarnya.
Sahli menyambungkan, tapi yang masih hidup orang yang sepatutnya mendapatkan, jadi gak kebagian. Karena datanya salah, jadi data itu harus benar.
Supaya jangan salah sasaran orang yang penghasilannya ada kebagian.
"Sedangkan orang yang miskin yang seharusnya mendapatkan kadang kadang gak kebagian," kata Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur, H. Sahli.
Dia menambahkan, mudahan-mudahan yang masuk sesui dengan pengajuan dari RT/RW. Jangan sampai ditambah-tambahin.
"Hal hal lain adalah pengiriman tepat sasaran, kalau pengambilan di bank atau di kantor Pos. Dan, selalu patuhi protokol kesehatan 3M," pungkasnya.(Rdk)