 |
| Gedung DPRD klKabupaten Cianjur. (Foto: SignalCianjur) |
SIGNALCIANJUR — Tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Cianjur 2025–2029 yang seharusnya menjadi fondasi pembangunan justru menunjukkan sinyal ketidakseimbangan.
Hal ini terungkap dari hasil kajian Poslogis Kabupaten Cianjur, Asep Toha alias Kang Asto, terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran (BTH) 2025 yang disampaikan pada 30 Maret 2026.
Direktur Poslogis Kabupaten Cianjur, Kang Asto, menegaskan bahwa terdapat kesenjangan serius antara target RPJMD dan realisasi kinerja di tahun pertama. Pihaknya juga menemukan bahwa capaian tinggi pada sektor fisik tidak diikuti penguatan fondasi pembangunan.
"Terutama pada aspek sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan,” sebut dia, Selasa (7/4/2026).
Kajian ini, Kang Asto juga mengungkap beberapa temuan utama yaitu ketidakkonsistenan indikator antara RPJMD dan LKPJ menunjukkan deviasi kinerja di sejumlah sektor strategis.
Sementara itu, pihaknya juga menyampaikan ketimpangan antar misi pembangunan, khususnya rendahnya capaian pada Misi 1 (SDM) dan Misi 5 (Tata Kelola) dibanding misi lainnya. Risiko terhadap keberlanjutan visi “Cianjur Berjaya”, akibat lemahnya pilar fondasi pembangunan.
Hal sama juga diungkapkan dia iindikasi faktor kausal struktural, termasuk perencanaan yang tidak sinkron, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta potensi bias dalam pelaporan kinerja.
Menurut Kang Asto, kondisi ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan teknis semata.
Masih ujarnya, hal ini adalah peringatan dini bahwa arah pembangunan berpotensi melenceng dari desain awal. Jika fondasi tidak diperkuat sejak tahun pertama.
"Maka capaian jangka menengah akan rapuh,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Poslogis Kabupaten Cianjur merekomendasikan kepada DPRD Kabupaten Cianjur untuk
melakukan evaluasi menyeluruh terhadap konsistensi indikator RPJMD dan LKPJ.
Ia juga mendorong rebalancing kebijakan agar pembangunan SDM dan tata kelola menjadi prioritas.
"Memperkuat mekanisme pengawasan dan validasi data kinerja," ujar Direktur Poslogis Kabupaten Cianjur.
Menurutnya, mengarahkan koreksi kebijakan berbasis bukti untuk menjaga keberlanjutan visi pembangunan daerah.
Kang Asto berharap DPRD dapat menggunakan temuan ini sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih tajam, dan objektif.
"Ya! Artinya berpihak pada kualitas pembangunan jangka panjang,” tandasnya. (Red/*)
