 |
| Anggota DPRD Cianjur, Mang Gopar didampingi pengurus Komunitas Bagong Mogok di Cisel , Kag Cecep cek proses pembangunan rumah ibu Ipong. (Foto: SignalCianjur) |
SIGNALCIANJUR.COM - Komunitas Bagong Mogok (BM) Kabupaten Cianjur kembali peduli sosial bantu rumah milik Ipong (45) warga yang rusak di Kampung Mekarbaru, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukanagara, Senin (15/9/2025).
Hendra Gunawan alias Mang Gopar panggil akrab di lingkungan anggota DPRD Kabupaten Cianjur mengatakan pembangunan rumah itu bentuk kepedulian sosial terhadap warga yang benar-benar membutuhkan
"Bukan pertama kali ini saja tapi sering digencarkan pembangunan rumah untuk warga tidak mampu," katanya.
Ia jug mengungkapkan memberikan bantuan pembangunan rumah dari nol dan akan diselesaikan hingga keluarga tersebut bisa menempati rumah layak huni.
"Mohon doanya segala sesuatu bisa lancar," ucap Mang Gopar.
Saat ini, ia menambahkan pembangunan rumah Ipong sudah mencapai 40 persen dan ditargetkan rampung dalam dua pekan.
"Sebentar lagi rampung sisanya 60 persen lagi digeber," tutup anggota Komisi dari Fraksi Partai PKB Kabupaten Cianjur.
Diketahui, proses pembangunan rumah dilakukan setelah Ipong meminta bantuan karena rumahnya sudah tidak layak huni.
Terlihat, bangunan seperti atap dan dinding lapuk sudah dimakan usia hingga rawan roboh setiap kali hujan deras mengguyur.
Terpisah, Kepala Desa (Kades) Sukamekar, Yepi G mengatakan pihaknya sejak 2024 telah mengajukan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) hingga Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
"Nah! Namun, usulan tersebut tidak kunjung terealisasi juga," katanya.
Hal sama diungkapkan dia, alhamdulillah, tidak butuh waktu lama setelah melaporkan kondisi rumah ibu Ipong, Komunitas BM Kabupaten Cianjur langsung turun tangan membangun dari nol.
"Saat ini lagi proses pembangunan," ujar Kades Sukamekar.
Ia menyampaikan selama ini, salah satu warga ini tinggal bersama suami dan dua anaknya di gubuk tua. Ia bekerja sebagai kuli masak dengan penghasilan pas-pasan. Dan, berbagai bantuan sosial seperti BPNT, PKH, dan BPJS gratis juga sudah diajukan.
"Nah! Yaitu melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tapi belum ada tindak lanjut lagi," tungkas Kades Sukamekar. (Red/*)
