 |
| Aliansi Mahasiswa Unsur Bersatu (AMUB) yang memprotes soal organ yayasan di universitas terkenal di Cianjur. (Foto: Istimewa) |
SIGNALCIANJUR.COM- Aliansi Mahasiswa Unsur Bersatu (AMUB) Cianjur sangat menyayangkan bila ada dugaan politis dan ideologisasi tidak sesuai dengan "Tri Dharma" perguruan tinggi di Universitas Suryakencana (UNSUR) Kabupaten Cianjur.
Hal tersebut diungkapkan Koordinator Aliansi Mahasiswa Unsur Bersatu (AMUB) Cianjur, Alief, kepada insan media, Rabu (5/7/2023).
Ia mengatakan, AMUB tergabung dari beberapa fakultasprogram study, selaku kaum akademisi dan control sosial peduli akan keberlangsungan kampus yang bersih.
"Ya, kami merasa kecewa perihal pasca launching titik nol penegerian Unsur Cianjur yang tempo hari dugaan ada unsur politis," bilang Alief.
Sambungnya, terbukti kenyataannya dengan beredarnya surat undangan Bupati Cianjur dengan Nomor: 180/5551-
HUK/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang berisi tentang dilaksanakannya kegiatan pengukuhan organ yayasan pendidikan Suryakancana Cianjur masa bakti 2023-2028.
"Nah! Hal tersebut menjadi
bukti nyata bahwa adanya dugaan pemilihan organ pengurus yayasan salah satu Universitas Suryakencana Cianjur dinilai ada dugaan kental akan unsur politis.
"Hal tersebut menemukan beberapa dugaan indikasi permasalahan," sebut Alief.
Sementara, hal senada masih paparnya, permasalahan diantaranya kurang tepatnya pemilihan pengurus Yayasan Universitas Suryakencana Cianjur, karena dinilai tidak sesuai kompetensinya.
Kemudian, masih ujarnya adanya dugaan double job para pengurus organ Yayasan Universitas Suryakancana Cianjur akan mengakibatkan ketidakmaksimalan dalam menjalankan tugasnya.
"Adanya dugaan pemilihan pengurus Yayasan Unsur Cianjur yang kental akan
unsur dugaan politis," tegas Koordinator Aliansi Mahasiswa Unsur Bersatu (AMUB) Cianjur.
Tuntutan, masih diungkapkan Alief, tinjau ulang kembali pemilihan kepengurusan Yayasan Universitas Suryakancana (Unsur) Cianjur. Jangan politisasi kampus yang hakikatnya sebagai lingkungan akademis dan bernilai idealis.
"Tolak semua kepentingan politik dilingkungan kampus," tegasnya.
Ia menambahkan, menuntut Bupati Cianjur agar melakukan klarifikasi dan duduk bersama kami untuk mengkaji
beberapa permasalahan ini.
"Kami meminta bukti dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LDDIKTI)," tutup Alief mewakili mahasiswa di Kabupaten Cianjur.
Terpisah, Ketua Harian Yayasan Universitas Suryakancana (Unsur) Cianjur, Sunandar Hendra Sakti menegaskan, hal itu sudah sesuai dengan prosedur.
"Yayasan milik Pemerintah Daerah (Pemda) Cianjur, diangkat hal sama juga sama pemda," sebutnya, saat dikonfirmasi langsung melalui via WhatsApp (WA), oleh insan media, Rabu (5/7/2023).
Lebih lanjut ia menuturkan, ya! Kalau yayasan itu tergantung pemilik. Dan, kalau pemiliknya menginginkan A misalnya, jadi kalau orang lain protes terhadap kepemilikan orang pihaknya menyebutkan merasa heran.
"Ko, orang itu memprotes hak pakai pemiliknya dipakai oleh pemiliknya. Nah! Kan, itu heran," bilang Sunandar.
Masih ujarnya, itu bisa ditafsirkan sama teman - teman. Jadi menurutnya sudah sesuai dengan prosedur sekali lagi, yayasan itu diangkat oleh pemiliknya.
"Jadi pemiliknya berhak mengangkat siapa saja. Begitu ya," tutup Sunandar singkat. (Red)
