 |
| Proses verifikasi data pendaftar PPDB yg dilakukan panitia.di SMAN 1 Cianjur. (Foto: SignalCianjur) |
SIGNALCIANJUR.COM- Proses PPDB tahun ini memiliki kesiapan aplikasi yang lebih bagus, dapat diakses dengan baik dan tidak ada kendala berarti di lapangan.
Hal tersebut disebutkan Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Negeri 1 Cianjur, Dr. Agam Supriyanta kepada insan media, saat dikonfirmasi langsung, Kamis (6/7/2023) pagi.
"Pendaftar tahap 1 secara keseluruhan berjumlah 528 orang," katanya.
Dr. Agam mengatakan, dengan kuota dari tahap 1 sekitar 50 persen baik prestasi akademik maupun non akademik, jalur afirmasi, perpindahan orang tua, kondisi khusus dan CIBI sebayak 204 orang.
"Pendaftar tahap 2 berjumlah 346 orang dari jalur zonasi menyisakan 50 persen yaitu sebanyak 204 orang," terang Kepsek SMAN 1 Cianjur.
Sementara, hal sama lebih lanjut ia menyampaikan, proses sosialisasi PPDB perlu dilakukan dalam kurun waktu yang cukup kepada lingkup sekolah ataupun orang tua siswa melalui berbagai media. Dan, pemahaman teknis PPDB sistem zonasi perlu disosialisasikan pada masyarakat.
"Agar memiliki persepsi sama akan aturan normatif proses PPDB saat ini," ujar Kepsek SMAN 1 Cianjur.
Sambungnya, PPDB online memberikan kemudahan bagi sekolah dan masyarakat, karena dapat dilakukan oleh siswa / orang tua ataupun operator sekolah asal pendaftar.
"Sehingga secara tidak langsung kebutuhan jaringan internet untuk akses menjadi perhatian dari semua pihak masing-masing pendaftar, secara tidak langsung memperkecil kendala akses," jelas Dr. Agam.
Dia berharap, ke depan aplikasi online yang dikelola oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar dapat menyesuaikan dengan kondisi di sekolah.
"Sekolah serta masyarakat memiliki pemahaman yang baik akan ketentuan-ketentuan dalam proses PPDB," imbuhnya.
Kepsek SMAN 1 Cianjur menambahkan, PPDB sistem zonasi perlu dikaji ulang, karena siswa memiliki prestasi kemampuan berada dalam jarak tidak dekat dari sekolah menjadi susah untuk masuk sesuai keinginan dan harapan sekolah menjadi impiannya. Dan, pertimbangan salah satunya ada wilayah desa/ kecamatan tidak memiliki sekolah negeri.
"Nah! Sehingga warga wilayah tersebut kesulitan untuk meneruskan terkendala karena jarak tempuh jauh," pungkasnya. (Red)
