 |
| Kantor BPBD Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. (SignalCianjur) |
SIGNALCIANJUR.COM- Unjuk rasa (Unras) massa aksi dari Aliansi Masyarakat Cianjur Menggugat (AMCM) itu terkait dana gempa warga terdampak masalah data.
Hal itu ditegaskan oleh Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, saat ditemui langsung di meja kerja, Sabtu (3/6/2023)
"Selain itu terjadi nomor rekening (Norek) yang kosong," katanya.
Yaitu data tahap empat belum terdata, masih jelasnya, warga yang sudah mendapatkan norek tapi masih menunggu revisi SK bupati yang masih nol," terang Nurzein.
Masih paparnya, karena ada perubahan status banyak rubah itu. Ada ringan jadi sedang, sedang jadi berat bahkan ada juga yang sebaliknya. Sehingga tidak masuk kriteria begitu, tapi semuanya harus menunggu SK.
"Nah! Jadi.kan! Bila sudah direvisi SK bupati (ditandatangani) akan cepat ditransferkan ke rekening warga untuk tahap tiga," janjinya.
Ia menyampaikan, jadi kan! Bila sudah direvisi SK bupati (ditandatangani) akan cepat ditransferkan ke rekening warga untuk tahap tiga.
Kemudian, senada diungkapkan Kabid RR tersebut, yang tahap empat itu sudah di SK oleh bupati nanti akan diajukan ke Inspektorat BNPB untuk jadi atau diulang. Setelah itu dikembalikan ke BPBD, lalu hasilnya baru SK setelah review BNPB. Dan, akan diajukan ke biro keuangan (BK) selanjutnya disampaikan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Nanti juga setelah itu akan di bahas di dewan atau dirjen. Jadi prosesnya tidak bisa cepat," ujarnya.
Hal senada masih paparnya, bahkan sebelumnya banyak warga terdampak gempa sudah datang ke BPBD untuk melihat hasil ditahap empat maupun perubahan tahapan ketiga. Ada juga ada beberapa mengajukan di tahap lima. Kenapa di BPBD karena lokasi atau area lingkungan di DPKPP (Tarkim) Cianjur terlalu sempit.
"Nah! Itu dialihkan pengaduan di sini. Makanya, pengaduan di sini. Dan, malahan ada mengajukan di tahap lima juga," jelas Kabid RR BPBD Cianjur.
Sementara itu, saat ditanyakan apakah di BPBD Cianjur posko pengaduan, Nurzein menyebutkan, sebetulnya bukan sih! Kalau setiap hari banyak datang untuk menanyakan soal dana atau dokumen persyaratan apa yang perlu dilengkapi dan prosedural seperti apa atau bagaimana.
"Nah! Kalau ada pokonya ini hasil kesepakatan sebelumnya unras massa aksi jadi sementara di BPBD dulu," bilangnya.
Dia mengungkapkan, jadi silahkan bila warga terdampak gempa belum paham untuk mengecek ada pegawai DPKPP, lalu dari Disdukcapil Cianjur juga.
"Nah! Karena di adminduk belum tercetak atau dikuatkan rekening bisa saja masalah soal itu (administrasi) dan bisa dibetulkan," tutur Kabid RR BPBD Cianjur.
Selanjutnya saat dikonfirmasi soal berapa banyak warga terdampak gempa saat ini sudah tercatat data, ia mengaku, semuanya yang mengetahui pihak Tarkim Cianjur (DPKPP). Dan, silahkan coba konfirmasi ke DPKPP (Tarkim) untuk detailnya atau lebih jelasnya soal data.
Nah! Bahkan tahap empat juga kami belum menerima laporan lagi jumlahnya," tutup Nurzein. (Red/*)
