 |
| GMNI saat audensi dengan KPUD Cianjur, bahas soal dugaan pungli pantarlih. (Foto: Istimewa) |
SIGNALCIANJUR.COM - Hasil audensi ada beberapa statemen dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Cianjur, antaranya tentang statemen sudah melakukan penelusuran terkait pemotongan gajih pantarlih.
Hal tersebut diungkapkan Ketua GMNI Cianjur Muhammad Rizki N, dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Minggu (4/6/2023)
"KPU mengklaim bahwa pemotongan tersebut merupakan inisiatif pantarilh sudah mufakat untuk memberi sejumlah uang kepada PPS dan PPK sebagai ucapan terima kasih," katanya.
Padahal, tegas Rizki, temuan GMNI di lapangan pemotongan dilakukan sepihak oleh PPS lalu KPU pun tidak mengetahui perihal nominal pemotongan.
"Nah! Padahal nominal ini pun sudah ramai beredar di media sosial (Medsos)," ujar Ketua GMNI Cianjur.
Lalu GMNI, masih papar Rizki menanyakan kepada KPU bagaimana etik yang mengatur soal pemberian dari pantarlih ke PPS dan PPK. Nah! Apakah merupakan pelanggaran etis atau gratifikasi, sebab PPK dan PPS ini merupakan pejabat lebih tinggi dari pantarlih.
"Nah! Itu Ketua KPU pun menjawab soal pelanggaran. Tapi, selalu menghimbau untuk jajaran di bawah agar tetap berpegang teguh pada peraturan etik. DKPP sayangnya," bebernya meneruskan jawaban pembicaraan Selly.
Masih diungkapkan Ketua GMNI Cianjur, hal ini tidak diindahkan oleh jajaran KPU di bawah dengan menerima uang yang diklaim inisiatif pantarlih. Bahkan, KPU menormalisasi kejadian ini sebagai kebiasaan di masyarakat. Padahal, bila seseorang sudah menjadi pejabat apalagi dalam hal ini penyelenggara pemilu patut dibatasi menerima pemberian pemberian.
"Apalagi pemberian berupa uang ini diberikan oleh pantarlih yang notabennya memiliki posisi jabatan di bawah PPS dan PPK," tanya Rizki.
Lanjutnya, GMNI menanyakan apa sikap KPU jika pemotongan itu benar terjadi KPUakan bersikap sesuai aturan dan rapat KPU seperti pemberian surat peringatan sampai pemberhentian.
Namun, pihak KPU tetap menunggu laporan resminya hal inilah yang menurut GMNIsangat di sayangkan seakan akan KPU menunggu bola, padahal di awal sudah melakukan penelusuran.
"Bahkan sampai mendatangi salah satu pantarlih yang diduga mengalami pemotongan," timpal Rizki.
GMNI pun menanyakan terkait berita yang ramai di media tentang statemant Polres Cianjur yang sudah turun tangan pula melakukan penyelidikan terkait pemotongan gaji pantarlih. Dan, Ketua KPUD pun menjawab sudah memenuhi surat panggilan klarifikasi dari polres Jumat 5 April 2023, dan hanya berbicara bahwa itu bagian tugas dari bagian hukum pengawasan.
"Hal ini pejabat terkait tak hadir dalam audiensi. Atas respon KPU menunggu laporan resmi," ucap Ketua GMNI Cianjur.
Hal senada masih papar Rizki, GMNI akan mengajukan laporan secara resmi ke KPU. Dan, hal ini dilakukan sebagai bentuk preventif pelanggaran-pelanggaran dalam hal penyelenggaran pemilu. Sebab, bila pelanggaran di tataran petugas pantarilh sampai PPK tak ditindak tegas dikhawatirkan pelanggarn pelanggaran lebih besar menjadi hal lumrah.
"Ya! Hal itu seperti dikatakan Ketua KPU bahwa pemberian dari pejabat lebih rendah ke pejabat lebih tinggi itu merupakan kebiasaan di masyarakat," ungkapnya.
Diketahui, audiensi bersama KPUD Kabupaten Cianjur sebelumnya telah dilaksanakan Sabtu 6 April 2023, prihal sejumlah pelanggaran terjadi di wilayah kerja KPU itu dihadiri langsung oleh ketua KPUD Selly Nurdinah.
"Ya! Bahkan di forum audiensi hanya beliau bisa menghadiri audiensi saat itu," tutup Rama. (Red/*)
