 |
| Kabid Bintek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Cianjur Wisnu Ardianto, (Istimewa) |
SIGNALCIANJUR.com- Kepala Bidang (Kabid) Jasa Konstruksi dan Bina Teknik (Bintek) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Cianjur Wisnu Ardianto mengatakan, jasa konstruksi adalah salah satu urusan pemerintah yang bersifat konkuren.
"Intinya posisi kita dengan masyarakat jasa konstruksi sama, yaitu menunggu aturan lebih lanjut dari pemerintah pusat," katanya.
Wisnu mengungkapkan, artinya dilaksanakan bersama-sama oleh semua level pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota) sesuai kewenangan masing-masing.
"Nah, itu mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan," katanya, saat dihubungi langsung melalui via WhatsApp, Sabtu (6/3/2021).
Lanjutnya, pusat dan konkuren sebenarnya berurutan. Jasa konstruksi adalah urusan konkuren, dan terkait LPJK, regristrasi adalah urusan pemerintahan pusat. Isu-isu atau informasi tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat, dari pemda, pemprov, pemkab dan pemkot, pada posisi menunggu aturan operasional dari pusat.
"Karena kebijakan arah dan strategi penyelenggaraan sekali lagi merupakan domain Pemerintah Pusat (Pempus)," ujar Wisnu.
Wisnu menambahkan, kalau dulu UU terbit di tahun 1999, PP-nya sudah terbit di tahun 2000. Kemudian yang sekarang UU terbit tahun 2017. Dan, PP-nya baru terbit tahun 2020.
"Itu ada jeda hampir sekitar tiga tahun," tutup Kabid Bimtek PUPR Cianjur.(*/Red)
