 |
| Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak berbasis digital di Kabupaten Cianjur. (Foto: Ist) |
SIGNALCIANJUR.COM– Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak berbasis digital di Kabupaten Cianjur menjadi perhatian dan sorotan sejumlah kalangan.
Penerapan sistem pemungutan suara secara elektronik tersebut dinilai perlu mendapatkan evaluasi menyeluruh, terutama menyangkut kesiapan teknis, transparansi, keamanan sistem, serta pemahaman masyarakat dalam menggunakan teknologi.
Salah satu aktivis Cianjur, Rudi Agan, menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkades digital merupakan bagian dari perkembangan pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi. Namun, menurutnya, inovasi tersebut harus benar-benar diimbangi dengan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta mekanisme pengawasan yang dapat menjamin hak pilih masyarakat.
Rudi menegaskan, evaluasi diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan Pilkades digital berjalan sesuai prinsip demokrasi, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
"Jangan sampai penerapan teknologi justru menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. Sistem digital harus mampu memberikan kemudahan, menjamin transparansi, serta memastikan setiap suara masyarakat benar-benar terlindungi," ungkap Rudi Agan, Selasa (10/11/2026).
Ia juga mendorong Pemerintah Kabupaten Cianjur bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), panitia penyelenggara, serta pihak terkait agar melakukan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan, mulai dari persiapan, pendataan pemilih, penggunaan perangkat elektronik, proses pemungutan suara hingga penghitungan dan penetapan hasil.
Menurutnya, apabila ditemukan kendala teknis maupun persoalan dalam pelaksanaan, hal tersebut harus ditindaklanjuti secara terbuka dan objektif. Penyelenggara juga perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan keraguan terhadap hasil pemilihan.
"Evaluasi bukan berarti menolak kemajuan teknologi. Justru ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki sistem agar pelaksanaan Pilkades ke depan semakin transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat," tambahnya.
Rudi berharap, hasil evaluasi dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan Pilkades digital berikutnya. Sebab, keberhasilan demokrasi di tingkat desa tidak hanya diukur dari penggunaan teknologi.
"Tapi juga dari terjaminnya hak politik masyarakat dan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan," pungkasnya.
Ia menegaskan, suara masyarakat harus menjadi prioritas utama. Teknologi merupakan alat bantu demokrasi, bukan justru menjadi sumber persoalan baru dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. (Red/*)
.jpg)
