 |
| Bupati Cianjur dr Mohammad Wahyu Ferdian tinjau bangunan SDN Karyamukti di Kampung Cibalukbuk, Desa Girimukti, Kecamatan Campaka, yang terdampak pergeseran tanah sejak 2022. (Foto: IST) |
SIGNALCIANJUR.COM– Pemerintah Kabupaten Cianjur bergerak cepat menangani kerusakan bangunan SDN Karyamukti di Kampung Cibalukbuk, Desa Girimukti, Kecamatan Campaka, yang terdampak pergeseran tanah sejak 2022.
Diketahui, bahkan Bupati Cianjur dr. Mohammad Wahyu Ferdian bersama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) serta sejumlah perangkat daerah terkait meninjau langsung kondisi sekolah tersebut, Selasa (3/11/2026).
Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi bangunan sekaligus menentukan langkah penanganan yang tepat. Pasalnya, kondisi tanah di lokasi sekolah hingga kini masih labil sehingga berpotensi menyebabkan kerusakan kembali.
Bupati Cianjur dr. Mohammad Wahyu Ferdian mengatakan, keselamatan peserta didik, guru, dan seluruh warga sekolah menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan penanganan.
Menurutnya, pemerintah akan terlebih dahulu melakukan asesmen atau pemeriksaan kondisi tanah bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) serta instansi terkait.
"Hasil asesmen tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan solusi terbaik, apakah melalui pembangunan kembali ruang kelas atau relokasi sekolah ke lokasi yang lebih aman," beber Bupati Cianjur, Rabu (4/11/2026).
Sebelumnya, pada 2023, SDN Karyamukti telah mendapatkan rehabilitasi ruang kelas melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Namun, kerusakan kembali terjadi akibat pergeseran tanah.
Pemerintah Kabupaten Cianjur berkomitmen mengupayakan penanganan secara menyeluruh dan tidak terburu-buru mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan aspek keamanan lingkungan sekolah.
Dengan demikian, ia menyampaikan kegiatan belajar mengajar di SDN Karyamukti diharapkan dapat berlangsung di tempat yang aman, nyaman.
"Artinya untuk terhindar dari ancaman bencana serupa," tutupnya.
Bupati Wahyu menambahkan keselamatan anak-anak dan tenaga pendidik harus menjadi pertimbangan utama. Pemerintah daerah akan mengupayakan solusi terbaik berdasarkan hasil kajian teknis agar persoalan ini tidak terus berulang. (Red/*)
