 |
| Jajaran anggota DPRD Cianjur dari Komisi I dan III terima RDP warga Sukaluyu, Cianjur. (Foto: SignalCianjur) |
SIGNALCIANJUR.COM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur melalui gabungan Komisi I dan Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menindaklanjuti laporan Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Rakyat Indonesia (LBH-GERINDO) terkait dugaan belum lengkapnya perizinan kegiatan usaha pengolahan ban bekas yang dilakukan PT Aurora Eco Teknik Indonesia, Rabu (11/11/2026).
RDP tersebut diterima jajaran Komisi I dan III DPRD Kabupaten Cianjur, pukul 13.00 WIB, yang turun mengundang hadir diantarnya Asisten Daerah II Kabupaten Cianjur, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cianjur, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas PUTR, Satpol-PP dan Damkar, Camat Sukaluyu, Kepala Desa Sukasirna, Kecamatan Sukaluyu, dan pihak PT. AURORA ECO TEKNIK INDONESIA.
Diketahui, peserta RDP juga diminta membawa dokumen pendukung, meliputi legalitas perizinan usaha, dokumen lingkungan seperti AMDAL, UKL-UPL atau SPPL, serta data teknis penanganan limbah dan emisi.
Ketua LBH-GERINDO, Abdul Kholik, menegaskan bahwa pihaknya mendorong persoalan tersebut ditindaklanjuti secara serius, terbuka dan objektif oleh instansi berwenang.
Masih menurut Abdul Kholik, kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengolahan limbah harus memenuhi ketentuan perizinan dan persyaratan lingkungan hidup. Jangan sampai aktivitas usaha justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar.
"RDP ini menjadi momentum penting untuk membuka persoalan secara terang benderang," katanya.
Perusahaan tersebut diketahui berdomisili di Jalan Baru Terusan Cianjur-Jonggol, Desa Sindangraja, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur.
Ia berharap seluruh pihak terkait dapat memberikan penjelasan berdasarkan dokumen dan fakta di lapangan, terutama menyangkut kelengkapan perizinan, dokumen lingkungan, serta sistem pengelolaan limbah dan emisi.
Ia juga meminta agar hasil RDP tidak berhenti sebatas pembahasan administratif, tetapi ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan verifikasi langsung terhadap kondisi operasional perusahaan.
"Jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, kami meminta pemerintah daerah dan instansi berwenang mengambil langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas Abdul Kholik.
Namun, masih diungkapkan dia, seluruh proses harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
LBH-GERINDO berharap DPRD Kabupaten Cianjur dapat menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal sehingga persoalan perizinan dan pengelolaan lingkungan dalam kegiatan usaha di wilayah Cianjur mendapatkan kejelasan.
"Masyarakat berhak memperoleh kepastian bahwa setiap kegiatan industri berjalan sesuai aturan, tidak mengabaikan aspek keselamatan, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup," tutup Abdul Kholik.
Agenda tersebut merupakan tindak lanjut surat LBH-GERINDO Nomor 020/LBH.G-TN/X/2026. DPRD menjalankan fungsi pengawasan melalui Komisi I yang membidangi hukum, perizinan dan tata kelola pemerintahan, serta Komisi III yang berkaitan dengan lingkungan hidup, tata ruang dan infrastruktur. (Red/*)
.jpg)
