 |
| Ilustrasi uang selebaran Rp100 ribu. (Foto: SignalCianjur) |
SIGNALCIANJUR.COM – Forum Rumah Bersama Urang Cianjur (RBUC) mengadukan dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang diduga berkaitan dengan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke DPRD Kabupaten Cianjur.
Forum tersebut juga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap struktur koordinasi pendidikan di tingkat kecamatan, termasuk kemungkinan pembubaran Koordinator Pendidikan (Koordik).
Aduan tersebut dilatarbelakangi dugaan adanya penarikan iuran kepada sejumlah sekolah dasar (SD) setiap pencairan Dana BOS. Pungutan yang disebut menggunakan dalih partisipasi atau iuran itu diduga mencapai lebih dari Rp10.000 per siswa.
Koordinator Forum RBUC, Ridwan Marcel, menyebut persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi membebani sekolah dan mengganggu penggunaan anggaran pendidikan yang seharusnya diprioritaskan untuk kepentingan peserta didik.
Menurutnya, Forum RBUC juga menerima informasi mengenai adanya rincian tagihan yang diduga disampaikan bendahara gugus kepada sekolah setiap pencairan Dana BOS.
Selain dugaan pungutan, forum tersebut turut menyoroti dugaan penggiringan pembelian barang melalui platform Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) kepada perusahaan atau penyedia tertentu.
Sorotan lainnya tertuju pada keberadaan struktur koordinasi pendidikan di tingkat kecamatan, mulai dari Koordik, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), gugus, pengawas sekolah hingga PGRI.
Ridwan menilai, keberadaan sejumlah struktur tersebut perlu dievaluasi, terutama terkait kejelasan fungsi, pembiayaan operasional, serta manfaatnya bagi peningkatan kualitas pendidikan.
"Jangan sampai Dana BOS yang semestinya digunakan untuk menunjang kebutuhan pendidikan justru terbebani oleh berbagai iuran yang tidak jelas dasar dan peruntukannya. Ini harus ditelusuri secara transparan," tegas Ridwan, Rabu (11/11/2026).
Ia juga menilai perkembangan sistem administrasi pendidikan berbasis digital, seperti Dapodik dan aplikasi layanan lainnya, perlu menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi relevansi tugas Koordik.
Atas dasar itu, Forum RBUC meminta DPRD Kabupaten Cianjur memanggil Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) untuk membahas persoalan tersebut melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Forum RBUC menyampaikan sejumlah tuntutan, yakni evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan Koordik, K3S dan gugus, audit terhadap dugaan aliran dana partisipasi per siswa, evaluasi transparansi pengadaan melalui SIPLah, serta pembubaran Koordik apabila hasil evaluasi menunjukkan keberadaannya tidak lagi efektif dan justru menimbulkan persoalan.
"Zaman sudah berubah. Sekolah tidak perlu lagi bergantung pada Koordik untuk urusan administrasi yang kini bisa dilakukan secara digital. Kalau keberadaannya justru menjadi beban dan membuka celah pungutan, lebih baik dievaluasi bahkan dibubarkan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cianjur, Mochamad Isnaeni, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat pengaduan beserta kajian yang disampaikan Forum RBUC.
"Kami sudah menerima surat pengaduan berikut kajiannya," katanya.
Secepatnya akan kami tindak lanjuti dengan mengundang dinas terkait untuk Rapat Dengar Pendapat.
Ia juga menyampaikan evaluasi bersama apakah keberadaan Koordik masih relevan untuk dipertahankan atau perlu dibubarkan," tutup Isnaeni.
Sementara itu, Forum RBUC masih menunggu penjadwalan RDP bersama Komisi I DPRD Kabupaten Cianjur, hingga saat ini.
Forum berharap DPRD dapat mengawal persoalan tersebut secara objektif dan transparan sehingga penggunaan Dana BOS benar-benar sesuai ketentuan serta tidak membebani sekolah dengan pungutan yang tidak memiliki dasar hukum. (Red/*)
.jpg)
