 |
| Menko PM, Cak Imin saat berkunjung, didampingi Bupati dan Wakil Bupati Cianjur, dr Mohammad Wahyu Ferdian dan Abi Ramzi. (Foto: Signal Cianjur) |
SIGNALCIANJUR.COM– Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar (Cak Imin), melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Cianjur dengan dua agenda utama, yakni peningkatan literasi keuangan di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Musri serta pelepasan 200 Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Pendopo Kabupaten Cianjur, Selasa (4/8/2026).
Pada kegiatan di Ponpes Miftahul Huda Al-Musri yang diikuti sekitar 800 santri, santriwati, dan tenaga pengajar, Menko PM menekankan pentingnya literasi keuangan sebagai bekal kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya generasi muda pesantren.
Dalam kesempatan tersebut, Menko PM juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas sarana sanitasi di lingkungan pesantren melalui program pembangunan 10.000 MCK di berbagai pesantren di Indonesia.
"Nah! Program ini bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dengan rasio toilet yang memadai sesuai jumlah santri," kata Cak Imin.
Selanjutnya, di Pendopo Kabupaten Cianjur, Menko PM secara resmi melepas 200 Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan bekerja di berbagai sektor industri formal di luar negeri.
Ia juga menyampaikan pemerintah mendorong penempatan PMI pada sektor-sektor strategis.
"Agar semakin banyak tenaga kerja Indonesia memperoleh pekerjaan yang aman, layak, dan memiliki perlindungan hukum," ujar Cak Imin.
Menko PM juga menjelaskan pemerintah akan terus memperkuat ekosistem penempatan PMI melalui kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), subsidi pelatihan, serta penyediaan job order yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional.
Menurutnya, pelatihan harus berbasis permintaan tenaga kerja sehingga lulusan pelatihan langsung memiliki peluang bekerja. Pemerintah akan terus mencari dan membuka peluang kerja di berbagai negara agar calon pekerja migran diberangkatkan sesuai kebutuhan dunia kerja.
"Pelatihan harus sejalan dengan lowongan yang tersedia sehingga tidak ada pelatihan yang sia-sia," ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk memilih jalur resmi dalam bekerja ke luar negeri serta menghindari penempatan secara ilegal yang berisiko tinggi.
"Pemerintah siap memfasilitasi berbagai kendala yang dihadapi calon PMI melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, swasta, dan berbagai pihak terkait," kata Menko PM.
Ia juga turut mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap tawaran bekerja ke negara-negara yang saat ini masuk dalam kategori peringatan pemerintah, termasuk Kamboja, dan selalu memastikan proses keberangkatan dilakukan melalui prosedur resmi.
Kunjungan kerja ini, ia menambahkan menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan literasi keuangan, perbaikan sanitasi pesantren.
"Nah! Selain itu perluasan kesempatan kerja yang aman dan legal bagi masyarakat Indonesia," tutup Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM). (Ded/*)
