 |
| Tokoh masyarakat (Toma) Abah Suhe. (Foto: SignalCianjur) |
SIGNALCIANJUR -- Penolakan Karnaval Mahkota Binokasih Sanghyang Pake di Kabupaten Cianjur Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Cianjur (AMAR) menyatakan sikap tegas menolak penyelenggaraan karnaval Mahkota Binokasih Sanghyang Pake yang menggunakan anggaran negara di wilayah Kabupaten Cianjur.
Hal tersebut diungkapkan tokoh masyarakat (Toma) Abah Suhe melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (7/5/2026) malam.
Diketahui, penolakan tersebut didasarkan pada kondisi nyata masyarakat Cianjur yang hingga saat ini masih menghadapi dampak berkepanjangan dari bencana pergerakan tanah.
"Banyak korban yang masih terlantar, belum mendapatkan solusi yang layak dari negara, serta hidup dalam ketidakpastian," katanya.
Situasi tersebut, ia menyampaikan penggunaan anggaran publik untuk kegiatan karnaval dinilai tidak memiliki sensitivitas sosial dan mencederai rasa keadilan masyarakat.
Masih ujarnya, Mahkota Binokasih Sanghyang Pake merupakan simbol luhur warisan Sunda merepresentasikan nilai kepemimpinan: sebagai pelindung, pengayom, dan penebar kasih bagi rakyatnya.
Ia menilai hal tersebut seharusnya menjadi pedoman moral bagi para pemimpin, bukan direduksi menjadi alat seremoni atau pesta menghamburkan anggaran negara.
"Kami mempertanyakan urgensi dan tujuan dari penyelenggaraan karnaval tersebut, termasuk kepada Gubernur Dedi Mulyadi KDM," ungkap dia.
Lebih lanjut ia menambahkan kondisi masyarakat yang sedang terhimpit oleh bencana dan tekanan ekonomi, kegiatan semacam ini dinilai tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat.
Sebaliknya, AMAR menegaskan bahwa semangat leluhur Sunda seperti yang diwariskan oleh Eyang Surya Kencana seharusnya diwujudkan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Intinya memperkuat solidaritas sosial. Artinya memastikan kesejahteraan masyarakat, bukan melalui simbolisme yang kehilangan makna substantif," tutup Abah Suhe.
Tuntutan AMAR diantaranya menghentikan penggunaan anggaran negara untuk kegiatan karnaval Mahkota Binokasih, memprioritaskan anggaran untuk penanganan korban bencana dan pemulihan sosial-ekonomi masyarakat Cianjur, mndorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
Menuntut Pemerintah Daerah (Pemda); dan provinsi untuk menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat yang terdampak bencana.
"Hal ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial kami terhadap masyarakat Cianjur," tutup Abah Suhe. (ma/*)
.jpg)
