 |
| Muscab ke-X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Cianjur digelar. (Foto: Istimewa) |
IGNALCIANJUR - Sedikitnya 28 pimpinan PAC bersama unsur badan otonom dilaporkan menerima pemberian yang diduga berkaitan dengan upaya mengarahkan dukungan dalam pemilihan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Cianjur.
Hal tersebut diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC PPP Cianjur, H. Ade Ismail, kepada awak media, pada Musyawarah Cabang (Muscab) ke-X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Cianjur digelar, di aula Kantor DPC PPP Cianjur Sabtu (2/5/2026), sehingga menjadi sorotan publik.
"Iu ini mencuat setelah sejumlah pimpinan anak cabang (PAC) dari berbagai kecamatan di Kabupaten Cianjur mengaku menerima sejumlah uang menjelang pelaksanaan Muscab," tudingnya.
Diketahui, agenda seharusnya menjadi momentum konsolidasi dan penguatan organisasi tersebut justru dibayangi dugaan praktik politik uang.
Masih ujarnya, tidak hanya menerima uang, para penerima juga disebut diarahkan oleh pihak tertentu untuk memberikan dukungan kepada satu paket calon ketua, sekretaris, dan bendahara secara aklamasi.
"Dugaan ini menimbulkan kekhawatiran akan tergerusnya nilai-nilai demokrasi internal partai," ujar Ade Ismail.
Masih dikatakan Plt Ketua DPC PPP Cianjur, H. Ade Ismail, menegaskan bahwa praktik politik uang bertentangan dengan prinsip dasar partai. Politik uang tidak sesuai dengan nilai-nilai dijunjung oleh PPP.
"Sebagai partai berbasis Islam, kami menjunjung tinggi etika, integritas, serta marwah organisasi,” ujar Ade Ismail.
Ia menambahkan bahwa PPP merupakan partai yang lahir dari rahim para ulama dan tokoh masyarakat dengan fondasi nilai keislaman yang kuat.
"Maka itu dugaan praktik transaksional dalam agenda internal dinilai sebagai bentuk kemunduran serius bagi organisasi," terang Ismail
Berdasarkan laporan yang diterima, pada malam sebelum Muscab, sejumlah ketua PAC dan badan otonom diundang ke sebuah lokasi di wilayah Kota Cianjur.
Sementara itu, pertemuan tersebut, mereka diminta menandatangani dukungan kepada calon tertentu sebelum menerima sejumlah uang dengan nominal yang signifikan.
“Ini merupakan kemunduran. Kita berbicara ke depan bagaimana PPP di Cianjur bisa meningkatkan perolehan kursi, namun kondisi ini justru mencederai semangat tersebut,” tambahnya.
Munculnya dugaan ini menjadi perhatian serius bagi kader dan pengurus partai. Muscab yang seharusnya menjadi ajang demokrasi internal kini dipertanyakan integritasnya.
Ade Ismail menambahkan sejumlah pihak mendorong agar dilakukan evaluasi secara terbuka dan transparan. Langkah ini dinilai penting guna menjaga kepercayaan kader serta masyarakat terhadap PPP di tengah dinamika politik yang semakin kompleks.
"Menjaga etika politik dan demokrasi internal menjadi kunci utama bagi keberlanjutan dan masa depan partai," pungkasnya. (Red)
