.jpg) |
| Anggota DPRD Cianjur Dede Badri melaksanakan reses di Kecamatan Ciranjang. (Foto: SignalCianjur) |
SIGNALCIANJUR.COM- Anggota DPRD Kabupaten Cianjur, H. Dede Badri menyampaikan aspirasi mewakili masyarakat, agar Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Cianjur lebih memperhatikan dana keagamaan, khususnya untuk pondok pesantren (Ponpes).
Hal tersebut diungkap dia, saat pelaksanaan "Reses Masa Persidangan ke-1 Anggota DPRD Cianjur 2025-2026" di daerah pemilihan (Dapil), di Kampung Sindang Asih, Desa Sindangjaya, Kecamatan Ciranjang, kepada awak media, Rabu (17/9/2025).
"Itu mencakup beberapa hal.Nah! Secara umum aspirasi bertujuan memperkuat peran pesantren dalam pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat serta memastikan keberlanjutan operasionalnya," terang politisi dari Partai PKB Kabupaten Cianjur.
Lebih dari itu ia mengatakan beberapa aspirasi utama dari masyarakat terkait pendanaan pondok pesantren oleh Pemda, yaitu peningkatan alokasi anggaran jelas dan berkesinambungan.
Seperti halnya, dana hibah dan bantuan sosial, masyarakat menghendaki Pemda Kabupaten Cianjur menyediakan dana hibah dan bansos secara rutin, transparan, dan akuntabel bagi pesantren.
"Perlu diketahui beberapa Pemda sudah menunjukkan praktik ini menganggarkan miliaran rupiah untuk lembaga keagamaan," kata Dede Badri.
Ia juga menyampaikan selain bantuan fisik, pesantren membutuhkan dana untuk kebutuhan operasional sehari-hari, seperti biaya listrik, air, dan keamanan.
"Nah! Artinya kebijakan afirmasi yang berpihak pada pesantren," tegasnya.
Sehingga, anggota DPRD Kabupaten Cianjur ini juga mengatakan, supaya payung hukum yang kuat, masyarakat mengusulkan adanya Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur dan menjamin dukungan pendanaan bagi pesantren.
Berdasarkan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2021, aspirasi ini juga didasarkan pada payung hukum nasional, tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, yang memperkuat dasar bagi Pemda untuk mengalokasikan anggaran.
Selain itu juga, ia menyebutkan bantuan peningkatan kualitas pendidikan dan fasilitas, digitalisasi dan infrastruktur pesantren membutuhkan bantuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
"Nah! Termasuk pengadaan peralatan digital dan perbaikan infrastruktur seperti asrama yang layak," harap Dede Badri.
Beasiswa dan kesejahteraan pengajar: Dukungan beasiswa bagi santri dan beasiswa peningkatan kualitas bagi tenaga pendidik merupakan aspirasi lain untuk meningkatkan mutu pendidikan di pesantren.
"Mendongkrak juga indeks pembangunan manusia (IPM)," ujar politisi dari Partai PKB Kabupaten Cianjur.
Menurut Dede Badri, program kemandirian: Selain bantuan langsung, masyarakat menghendaki adanya program yang membantu pesantren mengembangkan sumber pendanaan mandiri, seperti melalui pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan zakat secara profesional.
"Dukungan modal usaha produktif dikelola pesantren menjadi aspirasi penting. Agar pesantren tidak terus bergantung pada bantuan," jelasnya.
Terakhir, Dede Badri menambahkan pengawasan dan transparansi penggunaan dana pengelolaan akuntabel, dengan adanya bantuan dari pemerintah, masyarakat mengaspirasikan adanya pengawasan ketat dan transparansi dalam pengelolaannya.
"Agar dana yang diterima digunakan secara tepat sasaran," pungkasnya.
Informasi yang perlu diketahui, pendiri dan tokoh ulama, sejak didirikan sekitar tahun 1677, Cianjur dibangun oleh para ulama dan santri.
Eksistensi Cianjur sebagai tatar santri yaitu identitas historis dan budaya kuat, yang telah melekat sejak berabad-abad lalu. Julukan ini merujuk pada tradisi keagamaan, banyaknya pondok pesantren, dan peran sentral ulama dalam membentuk karakter masyarakatnya.
Tokoh-tokoh ulama besar, seperti Raden Haji Muhammad Nuh dan R.A. Tjitjih Wiarsih, lahir dan berperan penting dalam perkembangan Islam di Cianjur.
Perpaduan tradisi dan modernisasi: Ulama seperti Raden Haji Muhammad Nuh juga mencoba menjembatani tradisi pesantren dengan pendidikan modern, menunjukkan adaptasi dan kemajuan di lingkungan pesantren Cianjur. (Red/*)
