 |
| LSM Garda Patriot Bersatu audensi implementasi program kesehatan UHC dengan OPD terkait difasilitasi Komisi IV DPRD Cianjur. (Foto: SignalCianjur) |
SIGNALCIANJUR.COM- LSM Garda Patriot Bersatu (GPB) audensi responsif mendorong dan mendukung implementasi program kesehatan Universal Health Coverage (UHC) dengan OPD terkait, difasilitasi Komisi IV DPRD Cianjur, Jumat (22/8/2025).
Diketahui, UHC sendiri adalah sistem jaminan kesehatan memastikan setiap orang memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tanpa hambatan finansial.
Ketua LSM Garda Patriot Bersatu (GPB) Kabupaten Cianjur, Regi Muharam mengatakan ada dua yang menjadi konsentrasi, tentang pencapaian UHC prioritas karena menindaklanjuti janji Bupati Cianjur yang menyatakan bahwa bisa terselenggara Juli, tapi pada kenyataannya belum terselesaikan.
"Nah! Makanya kita audensi untuk inisiatif untuk mempertanyakan kepada para OPD terkait," katanya, saat dikonfirmasi langsung awak media, di gedung DPRD Cianjur, Jumat (22/8/2025).
Lebih lanjut ia menjelaskan artinya untuk mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya, ternyata dari hasil audensi tadi harus Juli ternyata mundur September 2025.
"Nah! Itupun masih diupayakan bahasanya," ujar Regi.
Ia menegaskan tapi akan sama-sama mengawal untuk mencapaian UHC prioritas di Cianjur supaya masyarakat khususnya bisa menikmati atau merasakan fasilitas pelayanan baik.
Ditanya soal urgensi seperti apa, Regi menjelaskan simulasinya adalah kalau UHC prioritas tercapai di Cianjur masyarakat yang sakit itu datang ke Rumah Sakit (RS) cukup datang bawa KTP saja.
"Jadi nanti dicek NIK KTP-nya. Kalau misalkan belum tercover BPJS bisa langsung mendaftarkan," terangnya.
Lebih detail ia mengatakan baik itu yang dicaver oleh APBD ataupun APBN dan itu satu hari aktif. Bahkan bebas biaya 100 persen, artinya untuk kemudahan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan.
"Contohnya kasus di masyarakat banyak apalagi masuk pengaduan kepada kami, itu tidak mampu tapi non BPJS," katanya.
Hal apa diungkapkan Regi, akhirnya karena harus mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan secara mendesak terpaksa mendaftarkan umum.
"Tadi sempet dibahas juga tagihan pihutangnya Rp 24 miliar," katanya.
Hal tersebut, masih disampaikan Regi, sebetulnya menjadi beban RS, UHC prioritas ini selain memperingan dan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan membantu pihak rumah sakit juga.
"Supaya nanti masyarakat yang berobat nom BPJS itu bisa dicaver," imbuhnya.
Ia berharap agar masyarakat berobat tanpa BPJS juga dicover dapat diwujudkan melalui beberapa cara, termasuk menggunakan KTP sebagai pengganti kartu BPJS di fasilitas kesehatan, mengubah status BPJS ke skema PBI.
"Kategori masyarakat tidak mampu memanfaatkan subsidi silang oleh rumah sakit dan dukungan dari asuransi swasta difasilitasi pemerintah menutupi biaya pengobatan," tutup Ketua Garda Patriot Bersatu Kabupaten Cianjur. (Red/*)
