 |
| Ketua Jaringan Intelektual Muda (JIM) saat aksi unras. (Foto: SignalCianjur) |
SIGNALCIANJUR.COM - Soal urusan ibadah haji (Umroh) kenapa mesti pakai APBD. Padahal sebaiknya uang APBD dimanfaatkan untuk fasilitas pendidikan atau kesehatan masyarakat umum.
Hal tersebut diutarakan Ketua Jaringan Intelektual Muda (JIM) Kabupaten Cianjur, Alief Irfan, kepada awak media, Minggu (24/9/2023).
"Selain dari pada itu data base yang kami terima itu terbagi menjadi dua kubu," bilangnya.
Yaitu, ia lebih lanjut menuturkan, ada group bupati dan ada grup MUI, penggunaan dana APBD Cianjur untuk kegiatan ibadah umroh kelompok masyarakat tertentu.
"Nah! Itu menurut penyair kami tidak efektif dan dinilai salah sasaran," keluh Alief.
Sebab urusan ibadah umroh, ia memaparkan, bagi masyarakat seharusnya menggunakan dana sendiri sesuai dengan kemampuannya masing-masing, justru ketika memakai APBD itu tidak elok, dalam Al-Qur'an, Al Hadist, ijma dan qiyas sudah final membicarakan ibadah umroh atau haji itu wajib bagi masyarakat mampu.
"Ada sebanyak kurang lebih 34 jamaah yang akan di berangkatkan September 2023 ini, menghitung dengan metode dari setiap travel yang sudah ditanyakan untuk biaya umroh itu kurang lebih Rp. 30.000.000 per orang.
"Nah! Hanya tinggal kita hitung Rp.30.000.000 kali 34 jamaah total APBD yang digunakan untuk umroh kurang lebih Rp 1 miliar," terang Ketua JIM Kabupaten Cianjur.
Sangat menyayangkan, diucapkan Alief, kenapa MUI dan bupati menggunakan APBD untuk kepentingan umroh, sedangkan masyarakat terkena dampak bencana alam gempa bumi belum tuntas, pendidikan Cianjur masih carut marut, begitupun lembaga-lembaga kesehatan.
"Coba kalau APBD tersebut digunakan untuk pendidikan atau kesehatan. Nah! Mungkin setidaknya membantu menaikan IPM yang diduga masih bobrok ini," sebutnya.
Terakhir , Ketua JIM Kabupaten Cianjur ini menambahkan, akan turun aksi ke jalan, untuk mengajak MUI dan bupati berdialog terkait indikasi temuan ini, dan menuntut sebaiknya jamaah berangkat menggunakan APBD tidak diberangkatkan.
"Terkecuali menggunakan dana pribadi dan mampu," tutupnya.
Terpisah, berbeda dijelaskan Ketua Umum MUI Kabupaten Cianjur KH Abdul Rauf mengucapkan terima kasih atas informasi disampaikan telah dikirim, dan tentunya perlu mengklarifikasi juga karena memang berangkat umroh itu sebetulnya pada periode yang lalu pernah (sebelum Covid-19) dirinya ketahui pengurus MUI pada berangkat.
"Nah! Jumlahnya berapa tidak tahu persis begitu," katanya, saat dikonfirmasi langsung melalui via WhatsApp (WA), Kamis (21/9/2023) lalu.
Ia menegaskan, kalau dari pihak MUI silahkan saja asalkan jangan dari dana atau anggaran dari APBD yang disoroti saat ini dikonfirmasi begitu.
"Artinya bukan dari dana pemerintah intinya," ujar KH Rauf.
Lebih lanjut ia memaparkan lagi, silahkan bila ada yang mau memberangkatkan. Jadi pada intinya khusus MUI dirinya selaku ketua tidak mengetahui ya! Dan, mohon maaf kalau selain MUI, tapi yang khusus MUI itu dari salah satu ada pengusaha.
"Perlu diketahui ini bukan kali pertama tahun-tahun sebelumnya pun periode yang lalu itu pernah memberangkatkan," jelas KH Rauf.
Terakhir, ia menambahkan, intinya dirinya tidak mengetahui selain MUI apakah APBD atau bukan tidak tahu. Kalau MUI jelas, karena ada yang mewakili salah satu pengusaha dari Sukabumi.
"Kalau saya sendiri tidak berangkat dan kalau mau lebih jelas silahkan ditanyakan lagi. Jadi sekali lagi kalau MUI bukan dari APBD begitu," tutup Ketua MUI Kabupaten Cianjur KH Abdul Rauf. (Red)
