 |
| Mahasiswa STISNU Kabupaten Cianjur, Kordiv Kedaulatan Politik Sajajar Institute, Lury Subagya.(Foto: Istimewa) |
SIGNALCIANJUR.COM - Soal bantuan gempa, diduga adanya celah dalam juknis pelaksanaan proses pencairan dana stimulan, sehingga celah tersebut dipergunakan hampir secara masif.
Hal tersebut diungkapkan mahasiswa STISNU Kabupaten Cianjur, Kordiv Kedaulatan Politik Sajajar Institute, Lury Subagya, kepada insan media, Minggu (2/7/2023).
"Banyaknya dugaan pemungutan liar (Pungli) dilakukan oleh oknum saat pelaksanaan pencairan bantuan dana stimulan," kata Lury.
Lalu selanjutnya, masih sebut Lury, adanya sifat permisif dalam pencairan dana stimulan berupa uang terima kasih kepada oknum tertentu yang mengisi jabatan pemerintahan baik secara struktural maupun kelembagaan kemasyarakatan adalah bentuk dari dugaan ketidakmampuan Pemerintah Daerah (Pemkab) Cianjur.
"Ya, artinya dalam mengantisipasi kebocoran anggaran bantuan dana stimulan," tegasnya.
Upaya permisif adalah sebuah bentuk pungutan liar (Pungli ) yang disosialkan, untuk itu sebagai salah satu bentuk kritik pihaknya akan hal mendasar menjadi pemicu terjadinya kondisi tersebut yaitu tidak adanya jadwal pencairan dana bantuan stimulan rumah rusak sistematis berdasar kewilayahan.
"Selain itu juga soal skala prioritas resiko dan kerusakan," terang mahasiswa STISNU Kabupaten Cianjur, Kordiv Kedaulatan Politik Sajajar Institute.
Hal sama masih beber Lury, penjadwalan pencairan bantuan dana stimulan rumah rusak saat ini, adalah bukan merupakan kepentingan penyintas gempa penerima bantuan, melainkan kepentingan bank penyalur bantuan.
"Dikarenakan keterbatasan kemampuan dalam melakukan pelayanan," imbuhnya.
Ia menambahkan, hal tersebut Pemerintah Daerah (Pemkab) Cianjur yang dikepalai Bupati Cianjur sebagai penanggungjawab dalam penanganan bencana gempa bumi Cianjur.
"Nah! Itu harusnya bisa menjamin kecepatan dan ketepatan distribusi bantuan dana stimulan rumah rusak," tutup mahasiswa STISNU Cianjur, Kordiv Kedaulatan Politik Sajajar Institute. (Red)
