 |
| Kick Off Meeting Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) PIU 1D Frontline Service Delivery Rakernas Camat dalam mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu-Pilkada 2024, dan launching gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) 2023, di Jakarta (23/6/2023). (Foto: Puspen Kemendagri) |
SIGNALCIANJUR I JAKARTA- Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, guna mengurangi terjadinya konflik sosial di masyarakat diperlukan peran camat dan jajaran perangkat daerah.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, saat Kick Off Meeting Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) PIU 1D Frontline Service Delivery Rakernas Camat dalam mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu-Pilkada 2024, dan launching gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta (23/6/2023).
"Pasalnya, momen pemilu terkadang dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk memecah belah bangsa," sebutnya.
Karena itu, menurut Tito, camat diharapkan mampu menjaga wilayah masing-masing dan melakukan langkah cepat untuk menetralisasi agar potensi konflik itu tidak meledak menjadi konflik kekerasan.
"Tugas tidak ringan karena ini memerlukan passion," ucapnya.
Tito berharap, para camat mampu menekan potensi konflik sosial di masyarakat. Dan, gelaran tersebut tidak menimbulkan konflik sosial yang membuat kegaduhan di masyarakat.
"Pesan saya yang lain terkait pemilu dan pilkada ini adalah menjaga jangan sampai terjadi konflik sosial," katanya.
Masih ujarnya, memerlukan kemampuan untuk bekerja dan bergerak masuk ke semua lini masyarakat untuk membaca potensi konflik, bukan untuk membaca kemenangan, tapi untuk membaca potensi konflik, begitu terjadi perbedaaan potensi konflik yang kira-kira akan ramai, dan meledak.
'Nah! Segera lakukan intervensi untuk meredam potensi konflik itu," tegasnya.
Hal senada masih papar Tito, menangani persoalan keamanan Pemilu 2024, Mendagri mengimbau seluruh provinsi dan kabupaten/kota agar mampu mengurusi dan melakukan pengamanan di masing-masing daerah.
"Hal ini dinilai sebagai salah satu upaya untuk menekan terjadinya konflik sosial di masyarakat," imbuhnya.
Tahun 2024 ini, masih jelas Tito, nanti Pilkada Serentak seluruh provinsi (dan) kabupaten/kota maka sistem backup ini mungkin tidak mudah untuk digerakkan, karena semuanya melakukan, semuanya melakukan pengamanan di daerah masing-masing.
"Sehingga strategi utama besarnya adalah membaca potensi konflik, kerawanan konflik dan menyelesaikan konflik itu sebelum meledak menjadi kekerasan," ungkap Mendagri.
Terakhir, Mendagri menambahkan, untuk mewanti-wanti camat dan perangkat desa agar bersikap netral di Pemilu 2024, dan tidak terlibat dalam praktik politik praktis atau menggalang dukungan untuk calon dari partai politik tertentu. Prinsip utama bagi camat sama seperti ASN lainnya adalah prinsipnya netral, tidak melakukan politik praktis.
"Artinya dukung mendukung pada calon tertentu, baik pilkada, pemilu presiden dan wakil presiden maupun pemilu legislatif, tetap pada posisi netral," tutup Mendagri. (Red)
