 |
| Kantor BPN Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. (SignalCianjur) |
SIGNALCIANJUR.COM -Pentingnya sertifikasi kekayaan aset desa bukanlah hal sepele atau hal kecil, hal ini sangat penting sekali selain daripada untuk menertibkan secara administrasi hal tersebut juga sebagai langkah penyelamatan aset kekayaan desa.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris DPD Prabhu Indonesia Jaya Kabupaten Cianjur, Riki Supiandi, kepada Jabar News, Rabu (31/5/2023).
"Artinya yang mana aset kekayaan desa tersebut sangat rentan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," katanya.
Sudah banyak kejadian di beberapa wilayah, tegas Riki, bahkan di daerah kabupaten Cianjur juga ada, praktek jual beli garapan sawah aset desa. Bahkan sering juga terdengar kabar bahwa aset milik desa digadaikan oleh pejabat desa.
"Nah! Giliran mau pencalonan kepala desa lagi baru ramai jadi pembahasan masalah gadai menggadaikan tanah milik desa," ujarnya.
Masih ujarnya, tentunya hal demikian harusnya tidak terjadi, masa aset kekayaan desa di gadaikan tanpa aturan yang jelas. Hal itulah kenapa mendorong DPMD dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kah Kabupaten Cianjur untuk sama-sama turun ke desa melakukan sosialisasi dan pelayanan terkait pendataan juga.
"Artinya soal sertifikasi aset kekayaan desa," beber Riki.
Ia menambahkan, bahkan pihaknya juga berharap Inspektorat Daerah (Irda) Cianjur dan BPN ikut mendorong juga," pinta Sekretaris DPD Prabhu Indonesia Jaya Kabupaten Cianjur, mendesak.
"Kegiatan penyelamatan aset kekayaan desa dengan sama-sama mensosialisasikan dan mewujudkan pendataan sekaligus sertifikasi atas semua aset kekayaan desa," tutup Riki.
 |
| Kantor Desa Sirangalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur Jawa Barat. (Foto: SignalCianjur) |
Terpisah, Kepala Desa (Kades) Sirangalih, Kecamatan Cilaku H. Sugilar mengatakan, kalau bisa kang pihak BPN Cianjur pun didorong supaya ketika ada tanah aset desa yang mau disertifikatkan itu digratiskan atau tanpa biaya.
"Nah! Kebetulan Sirnagalih ingin menginventarisir aset-aset berupa tanah supaya tertib," katanya.
Masih ujarnya, pernah dibahas di Peruci terkait PTSL dengan Kementrian Agraria dan BPN sepakat bahwa di instansi tersebut akan membantu, tapi nunggu jadwal giliran di masing masing-masing desa supaya bisa gratis.
"Asistensi dan inventarisir aset desa serta pengelolaan itu harus jadi modal utama desa dalam menciptakan dan menghasilkan sumber Pemerintah Desa (Pemdes) kang," pinta Kades Sirangalih.
H. Sugilar menambahkan, Desa Sirnagalih saja dari aset desa, itu bisa bangun dua gedung dalam waktu dua tahun. Dan, untuk 2023 sudah bisa nambah mobil ambulan satu, jadi dua ambulan itu sumber dari pemdes.
"Intinya bisa bebas penganggaran karena kewenangan ada di desa," pungkasnya. (Red)
