 |
| Kantor DPMD Kabupaten Cianjur. (Foto: SignalCianjur) |
SIGNALCIANJUR.COM– Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Digital 2026 di Kabupaten Cianjur yang berlangsung di 47 desa mulai menjadi sorotan publik. Setelah proses pemungutan suara, rekapitulasi, dan penetapan hasil, muncul isu dugaan pemberian komitmen fee dari vendor atau pihak ketiga penyedia teknologi digital kepada oknum jajaran DPMD Kabupaten Cianjur.
Aktivis dari Aliansi Masyarakat Anti Rasuah (AMAR) Cianjur, Irfan mengatakan isu tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas pengadaan perangkat lunak (software), perangkat keras, serta jasa pendukung pelaksanaan Pilkades digital yang menggunakan anggaran publik.
"Kami menilai persoalan tersebut perlu disikapi secara serius dan terbuka," ungkap dia, kepada awak media, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, inovasi digital dalam penyelenggaraan demokrasi desa harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru membuka celah terjadinya praktik penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.
"Kalau memang ada informasi mengenai dugaan fee atau komitmen dari vendor kepada pihak dinas, ini harus diklarifikasi secara terbuka," tegasnya.
Menurutnya, jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkades digital justru tercoreng oleh persoalan yang belum jelas kebenarannya," tegas Tirta.
Ia mendorong Inspektorat Kabupaten Cianjur melakukan pemeriksaan terhadap seluruh tahapan pengadaan dan kerja sama dengan pihak ketiga, mulai dari perencanaan kebutuhan, penentuan penyedia, nilai kontrak, hingga realisasi pembayaran.
Irfan juga meminta aparat penegak hukum tidak mengabaikan informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, proses penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan hukum dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Kami dorong bukan untuk menghakimi atau menuduh pihak tertentu," ujarnya.
Namun, diungkapkan Irfan, transparansi harus dibuktikan. Kalau memang seluruh proses sudah sesuai aturan, silakan dibuka dan dijelaskan kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi," tambahnya.
Ia berharap pelaksanaan Pilkades Digital 2026 tidak hanya dinilai dari keberhasilan penggunaan teknologi dan kelancaran pemungutan suara, tetapi juga dari integritas seluruh proses penyelenggaraannya.
"Digitalisasi seharusnya menjadi langkah maju untuk menciptakan pemerintahan desa yang transparan, efektif, dan akuntabel.
Ia menyampaikan karena itu, jangan sampai ada ruang bagi praktik korupsi, kolusi, maupun kepentingan pribadi. Uang yang digunakan adalah uang publik.
"Nah! Sehingga pertanggungjawabannya juga harus jelas kepada masyarakat," tandas Irfan.
Terpisah, namun sayangnya saat dikonfirmasi awak media, Kepala dan Kabid DPMD Kabupaten Cianjur terkait tidak berada di kantor, karena sendang tugas ke luar daerah yang lebih penting tidak bisa ditinggalkan.
Sehingga, masih belum memberikan keterangan secara tertulis atau penjelasan secara detail soal dugaan fee vendor yang dituding (aspirasi) dari Aliansi Masyarakat Anti Rasuah (AMAR) Cianjur. (Red/*)
.jpg)
