 |
| KPA bersama PPC unras geruduk Pemkab Cianjur menolak rencana redistribusi tanah melalui pemberian Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah di Desa Batulawang. (Foto: Ist) |
SIGNALCIANJUR.COM– Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama Pemersatu Petani Cianjur (PPC) menolak rencana redistribusi tanah melalui pemberian Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah di Desa Batulawang, Kabupaten Cianjur, penolakan tersebut saat unras, Kamis (12/11/2026).
KPA dan PPC menilai skema tersebut belum memberikan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat karena warga hanya memperoleh Hak Pakai, sementara pengelolaan tanah tetap berada di bawah Badan Bank Tanah.
Ketua Pemersatu Petani Cianjur (PPC), Erwin Rustiana, menegaskan bahwa reforma agraria seharusnya mengembalikan hak dan memberikan kepastian penguasaan tanah kepada masyarakat.
"Artinya yang selama puluhan tahun menempati serta mengelolanya," katanya.
Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal KPA, Roni Septian Maulana, juga menegaskan bahwa redistribusi tanah tidak boleh sekadar menjadi pemberian hak pakai di atas tanah yang masih dikuasai lembaga negara.
"Penyelesaian konflik agraria harus mengutamakan pemulihan hak rakyat melalui redistribusi tanah memberikan kepastian kepemilikan," jelasnya.
Persoalan tersebut, ia juga mengungkapkan menyangkut kawasan seluas 154 hektare yang masuk dalam Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA.
"Kawasan itu selama puluhan tahun telah ditempati dan dikelola masyarakat sebagai tempat tinggal sekaligus sumber penghidupan," ujar Roni.
Sedikitnya 483 jiwa di Kampung Pajagan RT 03 RW 09 dan Kampung Cikujang RW 08 berpotensi terdampak, di kawasan tersebut terdapat permukiman warga, masjid, sekolah, Balai Akademi Reforma Agraria Sejati (ARAS), serta lahan pertanian.
Keberatan KPA dan PPC juga muncul setelah Pemerintah Desa Batulawang mengundang calon penerima redistribusi tanah untuk mengikuti penyuluhan pada 11 November 2026. Undangan tersebut tertuang dalam surat tertanggal 6 November 2026.
KPA menilai sosialisasi perlu dihentikan sementara sampai masyarakat memperoleh penjelasan secara terbuka mengenai status tanah, konsekuensi hukum
"Intinya selain itu hak dan kewajiban apabila menerima skema Hak Pakai di atas HPL Bank Tanah," kata Roni.
Selain menolak skema tersebut, KPA mencatat sedikitnya delapan letupan konflik agraria sepanjang 2024–2025 yang dikaitkan dengan klaim penguasaan tanah oleh Badan Bank Tanah di sejumlah daerah.
Melalui siaran pers yang ditandatangani Sekretaris Jenderal KPA Roni Septian Maulana dan Ketua PPC Erwin Rustiana, kedua organisasi menyampaikan enam tuntutan, diantaranya menolak redistribusi tanah melalui Hak Pakai di atas HPL Bank Tanah, menghentikan penyuluhan dan pendataan calon penerima dengan skema tersebut, serta mendesak pemerintah menghentikan tindakan yang dinilai berpotensi mengancam penguasaan tanah masyarakat.
.jpg)
KPA dan PPC juga meminta penyelesaian konflik agraria Batulawang melalui redistribusi tanah dalam bentuk Hak Milik, evaluasi menyeluruh terhadap operasional Badan Bank Tanah, hingga pembubaran lembaga tersebut.
Selain itu, pemerintah pusat didesak menjalankan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria (UU PRA) dengan memprioritaskan penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak rakyat, redistribusi tanah, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
KPA dan PPC berharap pemerintah mengedepankan dialog serta memberikan kepastian hukum atas tanah yang selama ini ditempati dan dikelola masyarakat.
Bagi KPA dan PPC, reforma agraria harus menjadi jalan untuk mengembalikan hak rakyat dan memberikan kepastian penguasaan tanah, bukan justru menghadirkan persoalan baru bagi masyarakat. (Red/*)
.jpg)
