 |
| Rapat koordinasi Pemkab dan BPN Cianjur. (Foto: Ist) |
SIGNALCIANJUR.COM– Bupati Cianjur, dr. Mohammad Wahyu Ferdian, menegaskan bahwa Reforma Agraria tidak hanya berkaitan dengan administrasi pertanahan, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, diperlukan kerja sama seluruh perangkat daerah dan instansi terkait agar penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Reforma Agraria harus dilaksanakan melalui koordinasi dan kolaborasi yang kuat. Pemerintah daerah bersama BPN dan seluruh perangkat daerah harus memastikan kebijakan pertanahan berjalan tepat sasaran, memberikan kepastian hukum, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat," demikian penegasan Bupati.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur memperkuat sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan Reforma Agraria melalui Rapat Koordinasi Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Cianjur.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur saat ini dijabat oleh H. Ara Komara Sujana, menjelaskan bahwa rapat koordinasi GTRA merupakan forum penting untuk memperkuat keterpaduan program Reforma Agraria.
"Terutama dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan melalui pendekatan lintas sektor," katanya.
Ia berharap seluruh anggota Tim GTRA dapat menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing, sehingga pelaksanaan program tidak hanya berfokus pada penataan aset atau legalitas tanah.
"Tapi juga diikuti penataan akses agar tanah dapat dimanfaatkan secara produktif," ujar Ara.
"Sinergi seluruh anggota GTRA sangat diperlukan agar pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Cianjur berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum atas tanah.
"Sekaligus merasakan manfaat ekonomi dari pemanfaatannya," jelasnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, ia juga menyampaikan Pemkab Cianjur bersama Kantor Pertanahan berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang tertib, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Reforma Agraria diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, mendorong produktivitas masyarakat.
"Artinya mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan," tutup H. Ara.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Bupati Cianjur, dr. Mohammad Wahyu Ferdian, selaku Ketua Tim GTRA Kabupaten Cianjur, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cianjur beserta jajaran, serta sejumlah perangkat daerah yang tergabung dalam keanggotaan GTRA, Senin (2/11/2026) kemarin.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menyatukan persepsi, memperkuat koordinasi, serta mengidentifikasi berbagai persoalan pertanahan yang membutuhkan penanganan bersama antarlembaga. (Red/*)
