Serap Aspirasi dan Temu Konsultasi Sertifikasi Halal Dorong UMKM Cianjur Naik Kelas
METROPOLITAN.ID— Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Pemerintah Kabupaten Cianjur dan pelaku usaha menggelar kegiatan serap aspirasi dan temu konsultasi layanan sertifikasi BPJPH dengan tema Cianjur halal, UMKM naik Kelas, mudah, cepat, gratis bersertifikat.
Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog langsung bagi pelaku UMKM untuk menyampaikan aspirasi, kendala, sekaligus memperoleh informasi dan pendampingan terkait proses sertifikasi halal.
Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat III Fraksi PDI Perjuangan, H. Muhamad Abdul Azis Sefudin, mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara BPJPH, pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam memperkuat ekosistem produk halal di Kabupaten Cianjur.
"Tujuannya agar proses sertifikasi halal tidak menjadi kendala," katanya, Kamis (13/8/2026).
Tapi, masih diungkapkanp dia, justru menjadi akselerator pertumbuhan UMKM Cianjur, melalui kegiatan ini, aspirasi dan kendala pelaku usaha dapat disampaikan langsung untuk mendapatkan solusi.
Azis menjelaskan, kegiatan juga memberikan edukasi mengenai Sihalal, Program Sehati, serta mekanisme self declare, sehingga pelaku UMKM dapat memahami tahapan sertifikasi.
"Nah! Mengurusnya secara mandiri dengan pendampingan," katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH menegaskan bahwa kehadiran BPJPH di Cianjur bukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku UMKM, melainkan memberikan pelayanan dan pendampingan, datang ke Cianjur bukan untuk memeriksa, tetapi untuk melayani. Jangan takut sertifikasi halal.
"Sekarang prosesnya semakin mudah dan cepat, bahkan bagi UMKM tersedia program gratis melalui Sehati,” katanya.
Menurutnya, Kabupaten Cianjur memiliki potensi besar dalam pengembangan produk halal, khususnya sektor kuliner dan industri makanan seperti dodol, manisan, keripik serta berbagai produk UMKM lainnya.
"Sertifikat halal, produk lokal Cianjur diharapkan memiliki nilai tambah, meningkatkan kepercayaan konsumen," harap Azis.
Masih ujarnya, membuka peluang pemasaran yang lebih luas, termasuk masuk ke ritel modern dan pasar ekspor.
Pemerintah Kabupaten Cianjur juga didorong untuk memperkuat pendampingan melalui perangkat daerah.
"Bahkan kalau bisa hingga tingkat kecamatan dan desa," kata Azis.
Sinergi tersebut, ia juga mengatakan diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan jumlah UMKM yang memiliki sertifikat halal.
"Kegiatan tersebut, ditargetkan sedikitnya 500 UMKM Cianjur dapat terdaftar dalam layanan sihalal," terang Azis.
Selain itu, ia juga menyampaikan seluruh aspirasi pelaku usaha diharapkan dapat ditindaklanjuti BPJPH sehingga tidak lagi ada anggapan bahwa proses sertifikasi halal sulit atau berbelit.
"Jangka menengah dan panjang, kegiatan ini menargetkan semakin banyak produk wajib halal di Cianjur tersertifikasi sesuai jadwal pemerintah," Azis.
Masih ujarnya, cita-cita yang diusung adalah menjadikan Cianjur sebagai salah satu daerah produsen produk halal di Jawa Barat dan mendorong produk UMKM lokal menembus pasar nasional hingga internasional.
Pelaku UMKM, ia juga mengimbau memanfaatkan layanan pendampingan yang tersedia dengan menyiapkan dokumen seperti KTP, NIB, daftar bahan dan foto produk. Jangan menunggu sampai dikejar tenggat waktu, produk halal berarti peluang pasar yang lebih luas.
"Mari mulai dari usaha kita masing-masing dan daftarkan produk halal,” pesan Azis.
Melalui kegiatan tersebut, sinergi BPJPH, Pemkab Cianjur, MUI, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Pendamping Proses Produk Halal (P3H), perbankan syariah.
"Pelaku usaha diharapkan semakin kuat," ujar, Abdul Azis.
Ia menambahkan dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban.
"Tapi juga menjadi bagian dari strategi meningkatkan daya saing UMKM dan memperkuat perekonomian masyarakat Cianjur," pungkasnya. (mat)
