 |
| Kantor Dinas Pangan Kabupaten Cianjur. (Foto; SignalCianjur) |
SIGNALCIANJURCOM— Upaya menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Cianjur dinilai perlu terus diperkuat, tidak hanya melalui program stabilisasi harga dan distribusi pangan, tetapi juga dengan memastikan masyarakat desa menjadi bagian penting dalam perencanaan hingga pelaksanaan program.
Ketua Jaringan Desa (Jardes) Kabupaten Cianjur, Pendi Yuda, mengatakan berbagai program yang telah berjalan patut diapresiasi. Namun, menurutnya, penguatan koordinasi hingga tingkat desa perlu terus ditingkatkan agar kebijakan pangan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Program pangan tentu harus kita apresiasi," imbuhnya.
Masih ujarnya, tapi ke depan jangan hanya berorientasi pada kegiatan ketika terjadi persoalan. Pencegahan, pemetaan kebutuhan dan penguatan pangan berbasis desa.
"Artinya harus menjadi perhatian" terang Pendi.
Menurutnya, desa memiliki data dan kondisi lapangan yang sangat penting untuk menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Persoalan harga, distribusi, ketersediaan pangan, hingga potensi kerawanan pangan dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
Jaringan Desa (Jardes) Kabupaten Cianjur menilai Dinas Pangan memiliki posisi strategis dalam memastikan ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, keamanan pangan, serta penguatan kemandirian pangan masyarakat.
Pendi berharap Dinas Pangan dapat memperkuat komunikasi dengan pemerintah desa, kelompok masyarakat, kelompok tani, pelaku UMKM pangan, serta jaringan masyarakat sipil. Dengan demikian, program pangan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
"Desa jangan hanya menjadi lokasi pelaksanaan program," ucapnya.
Desa harus dilibatkan sejak pemetaan persoalan, perencanaan, pengawasan sampai evaluasi. Dengan begitu, program ketahanan pangan bisa lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” katanya.
Ia juga menyampaikan dorongan tersebut sejalan dengan arah kebijakan Kabupaten Cianjur yang menempatkan stabilisasi pasokan dan harga pangan, penanganan kerawanan pangan, pengawasan keamanan pangan, serta penguatan cadangan pangan sebagai bagian dari program pembangunan pangan daerah
"Dinas Pangan Kabupaten Cianjur sendiri telah menjalankan Gerakan Pangan Murah (GPM)," tegas Pendi.
Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 17 kali pelaksanaan GPM dengan penyaluran 34 ton beras SPHP kepada masyarakat, disertai komoditas pangan lainnya.
"Nah! Selain keterjangkauan harga, aspek keamanan pangan juga menjadi perhatian," katanya.
Menurut dia, monitoring dan evaluasi kabupaten/kota Pangan Aman 2026 di Cianjur menekankan pentingnya kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah dalam pengawasan keamanan pangan.
Pendi menegaskan, kritik yang disampaikan Jardes bukan untuk menyudutkan pemerintah daerah, melainkan sebagai masukan agar pelayanan dan kebijakan pangan semakin terbuka, responsif, serta menyentuh kebutuhan masyarakat hingga tingkat paling bawah.
“Kami ingin Dinas Pangan semakin kuat. Kalau ada program yang baik, tentu harus didukung," ujarnya.
Pendi menambahkan kalau masih ada yang perlu diperbaiki, masyarakat dan organisasi masyarakat juga memiliki tanggung jawab memberikan masukan.
"Tujuannya sama, yaitu pangan yang cukup, aman, terjangkau dan masyarakat Cianjur yang semakin mandiri,” pungkasnya.
Sementara itu, namun sayangnya saat dikonfirmasi awak media Kepala Dinas Pangan Kabupaten Cianjur, Firman Edi, masih susah untuk dihubungi atau diinformasikan secara langsung, saat beberapa ke kantor tidak ada alias ada tugas luar. (Ded/Red/*)
%20(2).jpeg)
