 |
| Direktur Poslogis Kabupaten Cianjur, Asep Toha. (Foto: Istimewa) |
SIGNALCIANJUR— Pemerintah Kabupaten (Pwmkab6);Cianjur pada tahun anggaran 2025 telah mengalokasikan Rp76 miliar untuk penanganan jalan kabupaten.
Informasi diterima, anggaran tersebut, dilaporkan sekitar 29 kilometer jalan berhasil ditangani.
Secara administratif, Direktur Poslogis Kabupaten Cianjur, Asep Toha mengatakan capaian ini dinilai melampaui target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD, yakni sepanjang 26,7 kilometer.
"Tap, analisis lebih lanjut menunjukkan adanya selisih potensi sekitar 5 kilometer jalan yang tidak terbangun apabila dibandingkan dengan estimasi biaya riil di lapangan,"' tegasnya pada awak media melalui keterangan tertulisnya, Minggu (12/4/2026).
Dijelaskan dia, berdasarkan perhitungan sederhana, rata-rata biaya pembangunan jalan dari total anggaran tersebut mencapai sekitar Rp2,62 miliar per kilometer.
"Sementara itu, sejumlah proyek riil di lapangan menunjukkan kisaran biaya yang lebih rendah," ujar Toha.
Proyek ruas Pasirnangka–Munjul tahun 2025 mencatat biaya sekitar Rp1,98 miliar per kilometer, sedangkan proyek Agrabinta–Nagasari tahun 2024 berada di kisaran Rp2,44 miliar per kilometer.
Masih ujarnya, dengan rata-rata biaya riil sekitar Rp2,21 miliar per kilometer, anggaran Rp76 miliar seharusnya secara teoritis mampu menghasilkan sekitar 34 kilometer jalan.
"Perbedaan antara angka teoritis dan realisasi inilah yang memunculkan selisih potensi sekitar 5 kilometer," jelas Toha.
Selisih tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya inefisiensi, mengingat biaya pembangunan jalan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor teknis, seperti kondisi tanah, spesifikasi konstruksi, lebar jalan, serta tantangan geografis di tiap wilayah.
Namun, ia menilai demikian, perbedaan ini menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik.
Di sisi lain, capaian pemerintah daerah yang melaporkan 77,22 persen jalan dalam kondisi mantap (sekitar 1.031 kilometer dari total 1.335 kilometer) perlu dilihat secara komprehensif.
Melampaui target RPJMD tidak otomatis mencerminkan optimalitas penggunaan anggaran, terutama jika target awal belum sepenuhnya mencerminkan potensi fiskal dan kebutuhan riil masyarakat.
"Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) oleh DPRD Kabupaten Cianjur menjadi momentum penting untuk memperdalam evaluasi ini," terang Asep Toha..
Toha juga menyampaikan panitia Khusus (Pansus) diharapkan tidak hanya melakukan verifikasi administratif.
"Tapi juga menguji efektivitas penggunaan anggaran secara substantif," ucapnya.
Sambungan dia, evaluasi berbasis data dan keterbukaan informasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran publik benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Rp76 miliar bukan sekadar angka, melainkan amanah publik. Selisih potensi 5 kilometer jalan mungkin tampak kecil secara kuantitatif.
"Tapi, memiliki makna besar sebagai ruang perbaikan kebijakan pembangunan ke depan," tutup Direktur Poslogis Kabupaten Cianjur, Asep Toha. (mat)
######
