 |
| Direktur Politic Social and Local Government Studies (Poslogis) Kabupaten Cianjur, Asep Toha. (Foto: SignalCianjur) |
SIGNALCIANJUR.COM - Masalah utamanya bukan hanya jadwal yang molor, tapi lemahnya kendali kepala daerah terhadap TAPD.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Politic Social and Local Government Studies (Poslogis) Kabupaten Cianjur, Asep Toha, melalui press release kepada awak media, Minggu (19/10/2025).
"Nah! Informasi yang kita dapat, penyebab utamanya adalah banyak perangkat daerah terlambat menyusun RKA-SKPD," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan dampaknya dari koordinasi buruk, data tak siap, dan adanya tarik-menarik kepentingan.
Padahal, masih dijelaskan Asep Toha, Pasal 89 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 secara tegas mewajibkan kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman Kemendagri.
"Melanggar tahapan waktu ini, Cianjur telah mengabaikan prinsip akuntabilitas fiskal nasional dan memperlihatkan lemahnya kepemimpinan daerah dalam menegakkan aturan penganggaran," tegasnya.
Masih diungkapkan dia, waktu diperpendek, kontrol publik diduga dihilangkan.
Asto juga menyebutkan dugaan keterlambatan penyampaian RAPBD bukan hanya mempersempit ruang kerja DPRD, tetapi juga menutup peluang partisipasi publik.
Kondisi ideal, Asto juga mengatakan pembahasan RAPBD dilakukan secara terbuka melalui dengar pendapat, konsultasi publik, dan pengujian program prioritas.
"Namun ketika waktu dipersempit, semua proses partisipatif dikorbankan demi formalitas persetujuan," tandasnya.
Ia menambahkan akibatnya sudah dapat kita tebak, yaitu akan banyak program publik lolos tanpa evaluasi, sementara alokasi belanja birokrasi, akan lolos tanpa tanpa koreksi. (Red/*)
