 |
| Mahasiswa Cipayung Plus Cianjur audensi bersama legislatif dan eksekutif di Bale Prayoga, Pondopo Pemkab Cianjur. (Foto: Mul/JabarNews) |
SIGNALCIANJUR.COM - Mahasiswa tergabung OKP Cipayung Plus diantaranya HMI, GMNI, KAMMI, IMA AMS, dan Himapersis audensi dengan legislatif dan eksekutif, di Bale Prayoga, Pendopo Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, Rabu (3/9/2025).
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Cianjur, Agus Rama Tunggaraga mengatakan jadi sorotan saat ini pada akhirnya soal prinsip atau pokok dasar, negara adalah bangsa demokrasi sebetulnya.
"Nah! Soal bicara transparansi dan akuntabilitas. Kemudian berbicara soal partisipasi publik," tegasnya saat dikonfirmasi awak media, sore.
Lebih dari itu Rama mengatakan lalu bisa mengakses beberapa informasi dan apa yang dibawa nanti akan lebih tajam lagi berbicara persolan rakyat. Ini butuh bupati yang memang mengerti penderitaan rakyat dan tahu cara solusi untuk menyelesaikan hal-hal tersebut.
"Mungkin begitu tuntutan kita soal transparansi dan keterlibatan itu saja sebetulnya," terangnya.
Ia menegaskan juga, berstitmen merasa bahwa hari ini menuntut apa narasi pada tahun 1998, soal partisipasi dan transparans. Itu sebetulnya hak rakyat sudah dituliskan dalam UU.
"Jadi agak lucu soal keadaan Pemkab Cianjur hari ini," timpal Rama.
Ia menambahkan jadi tidak sedang tidak baik-baik saja, kalau dibongkar satu per satu kan banyak, cuman karena di golongan kelas tiga pemegang data, itu akan dituduh dari siapa dan dari mana.
"Ya! Pasalnya mahal data di daerah yang tidak demokrasi bisa disebut istilahnya kerajaan baru begitulah," tutup Rama.
Sementara itu, Ketua HMI Kabupaten Cianjur, Ridha Nestu Adidarma mengatakan tuntutan disampaikan Cipayung Plus minta transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara di Kabupaten Cianjur, lalu sembilan program kerja prioritas Bupati Cianjur, diantaranya soal program 25 juta per RT per tahun.
"Nah! Lalu rekomendasi yaitu dilaksanakan dengan memperbaiki sistem atau dihapuskan program tersebut," tegasnya.
Kemudian, masih diungkapkan Ridha, sembako terjangkau dan revitalisasi Pasar Induk Cianjur (PIC), serta pasar tradisional, lapangan pekerjaan mudah dan insentif pelaku usaha mikro, pembangunan lima cluster tempat wsata dunia, bantuan Rp 300 juta per pesantren, diniyah, dan lembaga keagamaan, seni budaya serta kelompok petani dan nelayan.
"Kita ingin ada penjelasan secara detail dan kongkrit," bilangnya.
Selain itu, Ridha menyampaikan program layanan sekolah gratis, pelayanan wifi gratis bagi sekolah, program beasiswa sekolah, kuliah, insentif guru, tutor dan dosen, dan program peningkatan kesejahteraan kepala desa, lembaga desa, lembaga pemasyarakatan, kader posyandu dan pos KB.
"Semua itu bisa sesuai harapan masyarakat dan bisa diimplementasikan nyata perlu keterbukaan informasi publik," pintanya.
Ia menambahkan juga meminta usut tuntas oknum aparat kepolisian atas tindak kekerasan kepada para demonstran. Dan, sanksi tegas, dan tegakkan hukuim tanpa kompromi kepada semua yang terlibat atas tindak kekerasan tersebut.
"Evaluasi menyeluruh pola pengamanan aksi yang selama Ini Identik dengan kekerasan bukan perlindungan," tutup Ketua HMI Kabupaten Cianjur.
Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Hj. Metty mengatakan kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah datang dan bahkan menunggu pak bupati sampai 1 jam lebih.
"Ya! Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh mahasiswa dapat diakomodir," katanya.
Masih dijelaskan Metty, artinya akan menjadi atensi yang lebih baik lagi. Baik itu legislatif maupun eksekutif.
"Ikut sama-sama mengkoreksi diri untuk bisa memperbaiki," ujarnya.
Ketua DPRD Kabupaten Cianjur mengungkapkan mudah-mudahan apa yang diharapkan mahasiswa terutama soal transparansi dan informasi dan ini juga akan dikomunikasikan dengan Diskominfo Kabupaten Cianjur.
"Ya! Mungkin ini hanya mengingatkan pak bupati soal janjinya kembali. Intinya sama-sama," pungkasnya. (Red/*)
