 |
| GMNI aksi unras di depan gedung DPRD Cianjur, Jawa Barat. (Foto: Mul/JabarNews) |
SIGNALCIANJUR.COM – Puluhan mahasiswa tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat turun ke jalan aksi unjuk rasa (Unras) datangi gedung DPRD, Jalan Kh Abdul Bin Nuh, Kamis (15/5/2025).
Diketahui, unras mahasiswa tersebut tidak lainnya untuk menyuarakan sejumlah tuntutan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan menyoroti berbagai persoalan pelayanan lainnya, serta dugaan penyelewengan soal anggaran.
Ketua GMNI Cianjur, Agus Rama Tunggaraga menyampaikan bahwa aksi ini bermula dipicu oleh tertutupnya akses informasi publik yang dinilai sebagai bentuk pembungkaman gaya baru, tentu publik ingin mengetahui secara transparan.
"Kita berpikir hal ini bentuk praktik pembodohan kepada masyarakat Cianjur," tegasnya, saat dikonfirmasi awak media.
Masih ujarnya, ada dugaan korupsi dalam pengelolaan website Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, bahwa sejumlah website resmi disinyalir bermasalah, tidak kredibel, dan tidak dapat diakses oleh publik.
"Informasi yang disajikan pun tidak lengkap," kata Rama.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan hal Ini tentunya menimbulkan dugaan kuat adanya dugaan kuat penyelewengan anggaran. Bahkan, saat unras tersebut GMNI juga menyoroti buruknya pelayanan kesehatan, dengan contoh dua kasus yang dialami masyarakat.
"Salah satunya adalah pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dipaksa datang ke Puskesmas Warungkondang, serta pasien sakit menahun tidak mendapatkan pemeriksaan menyeluruh," terang Rama.
Hal sama disampaikan juga GMNI menuntut respons konkret dari Pemkab terkait wabah DBD yang telah memakan korban jiwa di beberapa wilayah, serta meminta kejelasan terkait tindak lanjut dari dana donasi gempa Cianjur, tercatat sekitar Rp 3,2 miliar dalam LHP BPK RI pada 2022.
"Ya! Meminta DPRD terbuka kepada publik, khususnya terkait anggaran dan kebijakan," harap Rama mewakili mahasiswa.
Sambungnya, namun ketika menanyakan anggaran website, jawabannya malah itu dokumen rahasia.
"Intinya kita minta keterbukaan informasi soal anggaran biar jelas," kata Rama.
Sementara itu, GMNI menyatakan sikap, dan siap akan kembali turun aksi dengan jumlah massa lebih besar, apabila tuntutan tidak diindahkan.
"Akan terus bergerak termasuk mendorong pembentukan pansus dan membawa persoalan ini ke Kejaksaan Negeri (Kejari)," tutup Rama.
Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Metty Triantika menanggapi soal aspairsi atau tuntutan GMNI.
Ia juga mengapresiasi kehadiran mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi untuk ditampung dulu nant akan menjadi pembahasan penting.
"Saya senang mereka bisa hadir menyampaikan gagasan dan saran," katanya.
Ketua DPRD Cianjur berharap mudah-mudahan membawa perubahan. Soal website DPRD, sudah pihaknya jelaskan bisa diakses, dan tetap membuka ruang transparansi tentunya.
"Akan menyiapkan data yang diminta untuk pertemuan lanjutan pekan depan," pungkasnya. (Red/*)
