 |
| Wakil Presiden RI Prof. Dr K.H. Ma'ruf Amin. (Foto: Istimewa) |
SIGNALCIANJUR/ JAKARTA -Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan nasional per Maret 2023 baru mencapai 9,36 persen, sementara untuk target RPJMN 2020-2024 adalah 6,5 persen hingga 7,5 persen.
Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden RI Prof. Dr K.H. Ma'ruf Amin, saat rapat koordinasi nasional dan penyerahan dana insentif fiskal kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2023 di Istana Wakil Presiden RI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (10/11/2023).
"Untuk itu, perlu pendekatan kebijakan khusus melalui berbagai program di kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda)," katanya.
Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) juga ingin mengingatkan kembali terkait perkembangan pencapaian target penurunan kemiskinan nasional.
Ia mengatakan, juga mendapat laporan bahwa pengentasan penduduk miskin di wilayah perdesaan cenderung tertinggal dibandingkan wilayah perkotaan. Artinya, perlu perhatian pada intervensi di wilayah perdesaan.
"Nah! Antara lain melalui optimalisasi implementasi Dana Desa (DD) untuk mempercepat penurunan kemiskinan di perdesaan," ujar Ma'ruf Amin.
Hal sama diutarakan Wapres RI, lakukan refokusing anggaran 2024 agar lebih berpihak pada wilayah perdesaan. Prioritaskan desa dengan jumlah rumah tangga dalam kategori desil 1 dan 2.
"Serta afirmasi pada kantong kemiskinan dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar," ucap Wapres RI.
Ia mengapresiasi peran Kemenko PMK, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian/Lembaga terkait lainnya, atas sinergi bersama dalam penyusunan indikator dan kriteria untuk penajaman perencanaan dan penganggaran, sebagai acuan pemda dalam menyusun intervensi program di daerah.
"Apresiasi juga saya sampaikan kepada seluruh Kepala Daerah yang telah berkinerja baik hingga berhasil mendapatkan insentif fiskal ini" Kata Ma'ruf Amin.
Terakhir, ia menambahkan, kiranya insentif fiskal ini dapat mendorong kinerja lebih baik lagi, serta menjangkau kelompok keluarga miskin lebih banyak melalui berbagai program di daerah. Bagi daerah yang saat ini belum dapat menerima insentif fiskal.
"Saya harapkan tetap bersemangat untuk terus berupaya mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun depan," tutup Ma'ruf Amin. (Red/*)
