 |
| Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, saat jumpa pers di Jakarta. (Foto: Kabidpenum Puspen TNI) |
SIGNALCIANJUR.COM / JAKARTA - Kasus suap proyek alat deteksi reruntuhan yang diduga melibatkan dua orang personel aktif TNI berpangkat perwira tinggi inisial (HA) mantan Kepala Basarnas (Kabasarnas) dan Perwira menengah inisial (ABC) mantan Koorsmin Kepala Basarnas sampai saat ini masih dikoordinasikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Penyidikan di militer sampai penuntutan peradilan itu tidak ada yang ditutup-tutupi. Peradilan Militer itu digelar secara terbuka, silahkan nanti ketika sidang, rekan-rekan media untuk mengikuti perkembangannya, silahkan," kata Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, di Jakarta, Selasa (12/9/2023) kemarin.
Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan, mungkin adanya persepsi di kalangan masyarakat selama ini beranggapan bahwa seolah-olah apabila kasus militer diselesaikan secara militer, pasti ini dilindungi, ditutup-tutupi dan tidak boleh ada orang lain yang tahu.
"Sekarang tidak ada seperti itu. Dan, penyidikanpun silahkan dimonitor dan ditanyakan," tegasnya.
Sementara itu, Danpuspom TNI Marsda TNI Agung Handoko menjelaskan bahwa untuk update kasus suap di Basarnas.
"Sampai sekarang masih koordinasi ketat dengan KPK dan PPATK untuk penelusuran aset bersangkutan," katanya.
Diketahui, bahwa perkara kasus dugaan suap yang terjadi di Basarnas dan melibatkan dua personel aktif TNI, telah dilaksanakan press conference oleh Danpuspom TNI dan Ketua KPK di Balai Wartawan Puspen TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin 31 Juli 2023.
Terakhir, Danpuspom TNI menambahkan, hal ini sebagai wujud tanggung jawab TNI kepada masyarakat penegakkan hukum. Nah! Agar masyarakat bisa memantau dan ikut mengawasi proses hukum sedang dilaksanakan di lingkungan TNI.
"Artinya bisa transparan dan akuntabel," tutup. Danpuspom TNI. (Red)
