 |
| Surat tembusan audensi dan hearing dari |
SIGNALCIANJUR.COM - Yayasan Cianjur Global Institute (YCGI) Foundation mengundang warga untuk hadir di acara audensi dan hearing di gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Senin (25/9/2023).
Direktur Yayasan Cianjur Global Institute (YCGI) Ridwan Mubarok mengatakan, salam sejahtera teriring doa disampaikan, semoga segala aktivitas dan rutinitas keseharian selalu mendapatkan rahmat dan magfirah Allah SWT.
"Selanjutnya upaya membantu pengawasan terhadap keberlanjutan dan sehatnya birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, perlu adanya rembug bersama," ajaknya.
Ridwan menuturkan, baik itu pengawasan soal ekonomi, sosial, pendidikan, agama, riset, dan advokasi.
"Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, perlu adanya rembug bersama," bilangnya.
Diketahui, masih dijelaskan Ridwan, hal tersebut merujuk kepada UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), lalu UU No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 3. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN.
"Kemudian, UU nomor 5 tahun 2014 tentang UU ASN. Dan, UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)," terang Direktur Yayasan Cianjur Global Institute.
Adapun, lebih lanjut ia menyampaikan, bentuk dari acara dimaksud adalah audensi dan hearing dengan empat unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur mengenal hal-hal berikut yaitu Pansus anggaran kegiatan Manjur oleh DPRD, peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan desa dalam kegiatan Manjur.
"Telisik sumber anggaran Manjur saat ini," sambung Ridwan.
Selain itu, ia memaparkan juga soal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Cianjur, fenomena Yayasan Unsur Cianjur, disharmonisasi Bupati dan Wakil Bupati Cianjur (isu/fakta), dan landasan yuridis seragam "Merah" karyawan Pemda Cianjur.
"Adapun waktu pelaksanaan yang diajukan adalah Senin 25 September 2023, sekitar pukul 08.30 WIB. Dan, kapasitas yang hadir 10 orang," jelas Direktur YGCI.
"Tema besar mempertegas hak warga sipil di tengah carut marutnya birokrasi," terang Ridwan.
Terakhir, Ridwan menambahkan segala hal menjadi pembahasan akan dicatat, dikaji ulang, dan dijadikan rekomendasi oleh Divisi Litbang dan Kajian Strategis YCGI kepada segenap institusi secara tertulis, serta tembusan kepada lembaga-lembaga terkait.
"Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih," tutupnya didampingi Plt. Sekjen L Abdul Qadir Majid. (Red)
