 |
| Kantor DPMPTSP Kabupaten Cianjur Superi Faizal, di Jalan Raya Bandung, Kecamatan Karangtengah. (Foto: SignalCianjur) |
SIGNALCIANJUR.COM- Soal Sertifikat Laik Fungsi (SLF) disoroti Pengurus Cabang Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PC SEMMI) Cianjur, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cianjur angkat bicara.
Kepala Dinas (Kadis) melalui Kepala Bidang Perizinan dan Non perizinan DPMPTSP Kabupaten Cianjur Superi Faizal mengatakan, proses perizinan di Cianjur sudah mengacu sesuai aturan. SLF adalah sertifikat diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum bangunan gedung tersebut dimanfaatkan.
"Kalau SLF adalah salah satu persyaratan dasar, sesuai dengan peraturan pemerintah (Permen) nomor 5 tahun 2021," jelasnya, saat ditemui langsung, Jumat (18/11/2022).
Ia menjelaskan, tentang penyelenggaraan perizinan perusahaan berbasis resiko. Jadi ada tiga persyaratan dasar yang harus ditempuh oleh pelaku usaha yaitu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF.
"Nah! Itu semua untuk input secara online melalui OSS," terang Superi.
Masih bebernya, inputnya itu melalui sistem secara online. Dan, pembahasan yang dilakukan di sekretariatnya dokumen penilaian lingkungan.
"Nah! itu kriterianya itu masuk ke mana dan prosesnya ada di dinas mana berdasarkan kajian yang dilakukan oleh konsumen," ujar Kabid DPMPTSP Kabupaten Cianjur.
Lebih lanjut, Superi menuturkan, kalau yang untuk PBG dan SLF itu sistemnya inputnya itu melalui sistem informasi manajemen bangunan. Dan, Pemerintah daerah (Pemda) ini hanya melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Artinya mengacu kepada Peraturan Pemerintah (Permen) nomor 16 tahun 2021.
"Jadi kalau untuk SLF itu sebelum dilakukan input oleh pemohon harus mempunyai dulu kajian hasil pemeriksaan terhadap bangunan dilakukan," ujarnya.
 |
| Kepala Bidang Perizinan dan Non perizinan DPMPTSP Kabupaten Cianjur Superi Faizal |
Hal senada masih terang Superi, gedung sederhana itu bisa dilakukan oleh tenaga ahli yang bersertifikat. Kalau untuk yang kompleks yang tidak sederhana itu bisa dilakukan oleh badan usaha. Nah! Itu yang bersertifikasi, prosesnya itu melakukan melakukan upload melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) terhadap dokumen-dokumen yang diminta.
"Proses untuk verifikasinya itu ada di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinas Perkimtan)," imbuhnya.
Kabid DPMPTSP Kabupaten Cianjur menyambungkan, bilamana hal tersebut melakukan pembahasan maka akan dilakukan pembahasan dengan tim teknik dari beberapa dinas terkait. Kedinasan hanya memverifikasi dari tim teknisi, berdasarkan berkas diukur untuk penerbitan.
"Ya! Seperti halnya surat pernyataan standar yang diterbitkan fungsinya dan dilakukan juga terhadap berkas telah dinyatakan baik fungsi," ucapnya.
Ia menambahkan, kedinasan posisinya itu hanya validasi terhadap kelayakan fungsi yang secara verifikasi dilakukan oleh dinas teknis terkait.
"Perlu diketahui jadi tidak melakukan secara verifikasi kelayakan terhadap berkas yang dimohonkan oleh pemohon," tutup Kabid DPMPTSP Kabupaten Cianjur. (Red)
