 |
| Anggota Komisi XI DPR RI dan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, Ecky Awal Mucharam. (Foto: Istimewa) |
SIGNALCIANJUR.COM- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam menyoroti terhadap dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021, merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
Dia mengatakan, Peraturan Presiden (Perpres) terbaru menyebutkan beberapa perubahan regulasi, diantaranya menyebutkan proyek KCJB dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Nah, hal ini berlawanan dengan peraturan sebelumnya," katanya, kepada awak media, Selasa (12/10/2021).
Pada pasal 4 ayat 2, terang Ecky, dinyatakan bahwa Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta tidak mendapatkan jaminan pemerintah.
"Saya berpendendapat bahwa perpres baru hanya akal-akalan pemerintah untuk menggunakan dana APBN untuk menyuntik proyek KCJB," tegasnya.
Ecky menjelaskan, bahwa skema pendanaan yang tertuang dalam Perpres baru berupa penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium badan usaha milik negara dan/atau penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium badan usaha milik negara, akan membuat APBN semakin berat.
Legislator asal Daerah Pemilihan III Jabar ini menilai proyek infrastruktur KCJB memiliki perencanaan tidak matang. Seperti tidak masuknya proyek ini dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030, serta adanya ketergesa-gesaan Pemerintah dalam memutuskan proyek kereta cepat ini.
"Sehingga menyebabkan perhitungan dalam studi kelayakan kereta cepat tersebut menjadi tidak akurat," terang Ecky.
Dalam proses pembangunannnya, masih ujarnya, KCJB mengalami pembengkakan biaya (cost overrun). Awalnya, estimasi biaya proyek kereta cepat berkisar US$6,1 miliar, kemudian terjadi lonjakan sebesar US$4,9 miliar atau setara dengan Rp69 triliun.
"Lonjakan biaya yang muncul akibat perhitungan anggaran EPC yang tidak akurat, pengukuran lahan tidak tepat, keterlambatan proyek," jelas anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini.
Selain itu, biaya pendukung lainnya yang luput dianggarkan di awal, Ecky menyebutnya sebagai bukti buruknya perencanaan Pemerintah dalam proyek ini. Selain itu, juga menuntut harus adanya audit investigasi terhadap proyek yang disinyalir akan merugikan keuangan negara.
"Kondisi tersebut jelas ironi dengan kondisi APBN yang saat ini masih harus fokus pada penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN)," bilang Ecky.
Kemudian, lebih lanjut sambungnya, untuk PC-PEN saja, APBN masih berdarah-darah. Meskipun terdapat pelonggaran defisit yang mengakibatkan utang melonjak tajam, beberapa hak rakyat kecil masih harus dipangkas dengan pengurangan berbagai subsidi.
Ecky menambahkan, penambahan beban pajak harus dirasakan masyarakat, karena kebijakan ekstensifikasi pajak akibat shortfall yang kian dalam. Artinya bahwa adanya alokasi APBN untuk hal yang tidak esensial dan lebih kepada pemenuhan hasrat pemerintah dalam membangun proyek KCJB tersebut.
"Akan mencederai asas atau nilai keadilan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945," tutup, anggota Komisi XI DPR RI dan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan. (Red)
