 |
| Kantor Dinas Pangan Kabupaten Cianjur. (Foto: SignalCianjur) |
SIGNALCIANJUR— Pelayanan informasi pada Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Cianjur mendapat sorotan LSM Jaringan Desa (Jardes) mengaku mengalami kendala saat meminta data terkait program ketahanan pangan yang tengah dilaksanakan pemerintah daerah.
Ketua Jardes Kabupaten Cianjur, Pendi Yuda menyebutkan, upaya konfirmasi kepada pihak terkait telah dilakukan beberapa kali. Namun, pejabat maupun pegawai yang hendak ditemui disebut kerap tidak berada di tempat karena menjalankan tugas di luar kota.
"Pdahal, informasi yang diminta sebatas data dan penjelasan program untuk kepentingan pemberitaan kepada masyarakat," katanya, Selasa (1/9/2026).
Selain persoalan akses informasi, masih diungkapkanp dia, sejumlah warga juga menyampaikan keluhan mengenai pelaksanaan bazar murah sembako yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
Menurut dia, muncul pula kekhawatiran di masyarakat mengenai kemungkinan adanya penerima yang memiliki kedekatan dengan pihak tertentu
"Namun, hal tersebut masih sebatas keluhan dan dugaan masyarakat. Sehingga perlu diklarifikasi serta dibuktikan berdasarkan data dan fakta," tegas Pendi.
Pemerhati Ketahanan Pangan, Pendi Yuda, saat dikonfirmasi langsung dan memberikan informasi menilai keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program pemerintah, termasuk program ketahanan pangan.
"Program ketahanan pangan menyangkut kepentingan masyarakat luas," ujar Ketua Jardes Kabupaten Cianjur.
Karena itu, ia juga menyampaikan informasi mengenai program, mekanisme pelaksanaan, data penerima manfaat, serta penggunaan anggaran harus dapat disampaikan secara terbuka.
"Ya! Artinya sesuai ketentuan yang berlaku,” harap Pendi.
Menurutnya, keterbukaan informasi bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan media, tetapi juga menjadi sarana membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerinta.
Hal sama dikatakqn Pendi, kalau informasi mudah diakses dan disampaikan secara transparan, masyarakat tidak akan mudah berprasangka atau menaruh kecurigaan.
"Sbaliknya, ketika informasi sulit diperoleh, ruang munculnya berbagai persepsi justru semakin besar,” katanya.
Pendi juga mendorong DKP Kabupaten Cianjur meningkatkan responsivitas pelayanan informasi kepada masyarakat maupun awak media. Apabila pejabat terkait sedang menjalankan tugas di luar daerah.
Menurutnya, perlu ada pejabat atau petugas yang dapat memberikan informasi dan menindaklanjuti permintaan data.
Ia menambahkan, pelaksanaan bazar murah sembako juga perlu dilakukan dengan mekanisme yang jelas dan sasaran penerima yang transparan sehingga manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
“Kami berharap DKP dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai program yang sedang berjalan, termasuk pelaksanaan bazar murah.
"Transparansi dan akuntabilitas penting agar program ketahanan pangan benar-benar tepat sasaran dan mendapat kepercayaan masyarakat,” pungkas Pendi.
Sementara itu namun sayangnya saat dikonfirmasi awak media, pihak DKP Kabupaten Cianjur masih belum klarifikasi terkait kendala pelayanan informasi serta menjelaskan mekanisme dan sasaran program bazar murah sembako tersebut.
Bahkan, awak media beberapa ingin konfirmasi ke kantor, dan mengunjungi susa untuk dibalasa atau masih belum. Ada jawaban sama sekali. (Red/*)
%20(2).jpeg)
