 |
| Warga Cipanas saat aksi unras sebelumnya geruduk kantor Pemkab Cianjur. (Foto: SignalCianjur) |
SIGNALCIANJUR– Gerakan Masyarakat Cipanas (GMC) menyatakan masih meragukan jaminan keamanan proyek geothermal yang dijalankan oleh PT Daya Mas Geopatra Pangrango (DMGP) di wilayah Cipanas, Kabupaten Cianjur.
Ketua GMC, Ade Kosasih, menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum memperoleh penjelasan yang sepenuhnya meyakinkan terkait potensi risiko kegeologian serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
"Prinsip kami tidak mendukung atau menolak," katanya, melalui keterangan tertulisnya, kepada wartawan, Sabtu (14/2/2026).
Pihaknya juga memposisikan diri netral. Namun, pihaknya perlu mendapatkan penjelasan yang komprehensif terkait aspek teknis dan risiko geothermal.
Apresiasi kepada DPRD Cianjur
GMC menyampaikan apresiasi kepada DPRD Cianjur yang telah memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan berbagai pihak terkait.
"Guna membahas proyek geothermal secara terbuka dan spesifik," ujar Ade.
Menurut Ade, forum RDP menjadi ruang penting untuk memastikan seluruh informasi teknis, analisis dampak lingkungan, serta mitigasi risiko disampaikan secara transparan kepada publik.
"Kami memohon kepada Dewan agar RDP ini benar-benar membahas secara spesifik mengenai geothermal, sehingga masyarakat mendapatkan kejelasan," tambahnya.
Penjelasan dari Pihak Perusahaan
Dalam forum tersebut, perwakilan DMGP, Adi Prasetyo, menyampaikan bahwa proyek panas bumi yang tengah dikembangkan tidak akan merusak lingkungan.
Ia menegaskan bahwa keberlanjutan lingkungan menjadi kepentingan utama perusahaan.
"Kami berkepentingan agar lingkungan tetap baik. Jika lingkungan rusak, sumber panasnya juga hilang. Karena itu kami wajib menjaganya," jelas Adi.
Sebelumnya, DMGP mengklaim bahwa area eksplorasi awal proyek panas bumi di kawasan Cipanas mencakup sekitar 11 hektare, atau setara dengan 0,02 persen dari kawasan konservasi di kaki Gunung Gede Pangrango.
Perusahaan menyatakan aktivitas eksplorasi dirancang dengan standar teknis dan pengawasan ketat untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan.
Menunggu hasil RDP, GMC menyatakan masih menunggu hasil resmi RDP sebagai dasar untuk menentukan sikap lanjutan. Organisasi masyarakat tersebut menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan publik dalam setiap tahapan proyek.
"Kami berharap proyek ini dijalankan secara transparan dan akuntabel, dengan mengutamakan keselamatan lingkungan dan masyarakat," tutup Ade.
GMC menegaskan bahwa keterbukaan informasi dan pengawasan bersama menjadi kunci agar setiap proyek strategis di wilayah Cipanas dapat berjalan.
"Tanpa menimbulkan risiko sosial maupun ekologis di kemudian hari," tutupnya. (JR1/*)
.jpg)
