 |
| Massa aksi Gerakan Pemuda Ansor unras kepung Pendopo Pemkab Cianjur. (Foto: Mul/JabarNews) |
SIGNALCIANJUR.COM - Ratusan massa aksi Gerakan Pemuda Ansor unjuk rasa (Unras) tagih janji politik Bupati dan Wakil Bupati Cianjur tidak merealisasikan program Rp25 juta per RT per tahun berupa insentif RT, insentif guru ngaji dan imam Masjid serta bantuan Rp300 juta per lembaga pesantren, geruduk kantor Pemkab Cianjur, Kamis (20/11/2025).
Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PC GP Ansor Kabupaten Cianjur, Aa Fawaid Abdul Qudus mengatakan telah membuktikan kepada semua bahwa Bupati dan Wakil Bupati Cianjur tidak serius dalam mengelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Cianjur.
"Nah! Sejatinya, program-program tersebut merupakan program yang dijanjikan kepada masyarakat," katanya.
Masih ujarnya, artinya pada saat berkampanye. Seharusnya program-program tersebut menjadi program unggulan, menjadi agenda utama yang harus dilaksanakan dalam masa pemerintahan 5 tahun ke depan Bupati Wahyu- Wabup Ramzi.
"Sejatinya apa yang diperjanjikan merupakan kontrak politik antara warga Cianjur dengan kepala daerah, yang mana janji-janji tersebut merupakan kesepakatan yang harus dipenuhi," tegas Aa Fawa.
Lebih lanjut ia menyampaikan bisa menilai bagaimana dalam meraih kekuasaan, yang lebih mengedepankan tipu daya daripada kerja nyata, yang lebih mengedepankan citra daripada realita. Perlu diketahui bersama, bahwa sebagai kepala daerah kewenangan mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah melekat sebagai eksekutif atau pelaksana kebijakan.
"Maka peristiwa ini telah juga memperlihatkan bagaimana APBD ini dikelola," ujar Aa Fawa.
Seharusnya, lebih lanjut ia juga menegaskan merencanakan pengelolaan APBD ini berdasarkan apa yang menjadi programnya dari awal, menjadi sebuah kontrak bersama masyarakat Cianjur.
"Harusnya dapat mengedepankan nilai-nilai keberpihakan kepada semua pihak," jelas Aa Fawa.
Ia menambahkan akan tetapi pada kenyataannya Bupati dan Wakil Bupati Cianjur hanya menganggap bahwa guru ngaji Pesantren bahkan para RT dan para RW sebagai komoditi politik saja yang dilihat dari sisi praktis sebagai penyumbang suara pada Pilkada.
"Maka logika praktis digunakan dalam menggapai kekuasaan ini sejatinya adalah logika yang sesat dan menyesatkan," tutup Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PC GP Ansor Kabupaten Cianjur.
Sementara itu, koordinator lapangan Korlap Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Cianjur, KH Enjang Durhman mengatakan Wahyu dan Ramzi telah menutup akses partisipasi publik dengan tidak mengejawantahkan program-program tersebut dalam politik anggaran. Watak ini memperlihatkan karakter otoritarianisme dalam memimpin pemerintahan, dan watak otoritarianisme.
"Nah! Ini berbenturan dengan nilai-nilai kesetaraan dan nilai-nilai egaliter," katanya, saat orasi di depan Pemkab Cianjur.
Hal sama diungkapkan dia, yang mana dalam Pancasila sendiri,
bahwa setiap keputusan harus berdasarkan kepada hikmah kebijaksanaan sebagaimana tercantum dalam sila ke-4.
Jelas hal ini telah gagal mengambil hikmah daripada kebijaksanaan berpolitik secara dewasa," tegas KH Enjang.
Ia menambahkan bawa keseimbangan setiap masyarakat yang bersifat egaliter dan bupati dan wakil bupati sebagai pemangku kebijakan haruslah berpihak pada semua termasuk diantaranya RT RW para asatid para guru ngaji para imam Masjid.
"Bahkan para pelaku penyelenggara pendidikan formal dan non formal yang lainnya," pungkasnya.
Terpisah, namun sayangnya saat dikonfirmasi awak media Bupati dan Wakil Bupati Cianjur tidak berada di kantor Pemkab Cianjur sedang ada tugas luar, bahkan massa aksi unras tidak diterima ke dalam, hanya orasi menyampaikan aspirasi untuk menagih janji politik saat kampanye hingga sampai membubarkan diri. (Red/*)
