 |
| Demisioner Ketua KAMMI Cianjur, Fuad Farhat. (Foto: Istimewa) |
SIGNALCIANJUR.COM - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kabupaten Cianjur menyoroti peristiwa penabrakan seorang driver ojek online oleh kendaraan taktis kepolisian, Kamis (28/8/2025) kemarin,
Demisioner Ketua KAMMI Cianjur, Fuad Farhat mengatakan di tengah aksi demonstrasi buruh menjadi bukti nyata bahwa wajah represif aparat belum juga hilang. Polisi yang seharusnya hadir untuk mengayomi dan melindungi rakyat, justru kembali menebar teror dan ketakutan.
"Insiden ini bukan sekadar kecelakaan, melainkan potret buram kegagalan institusi kepolisian dalam menjalankan fungsi dasarnya di tengah masyarakat," tegasnya melalui press release kepada awak media, Jumat (29/8/2025).
Ia menilai, kasus tersebut menambah panjang daftar praktik kekerasan yang dilakukan aparat dalam mengawal aksi unjuk rasa, dari gas air mata, pemukulan, hingga kali ini penabrakan semuanya meninggalkan trauma dan luka bagi rakyat kecil.
Lebih ironis lagi, menurut Fuad, korban dalam insiden ini adalah seorang driver ojol, pekerja harian yang berjuang menghidupi keluarganya, bukan bagian dari massa aksi.
'Artinya, setiap orang bisa menjadi korban jika kultur represif aparat terus dibiarkan," katanya.
Ia juga mengungkapkan Kekerasan semacam ini tidak bisa lagi dianggap wajar atau insidental. Ia adalah gejala sistemik dari tubuh kepolisian yang gagal bertransformasi pascareformasi 1998.
Fuad berharap publik agar Polri menjadi institusi profesional, humanis, dan melayani rakyat justru berbanding terbalik dengan realitas di lapangan.
"Reformasi Polri yang sejak lama digembar-gemborkan, faktanya masih jalan di tempat," ujarnya.
Karena itu, hal sama dipaparkan dia, sudah saatnya presiden mengambil sikap tegas. Tidak cukup dengan sekadar investigasi atau permintaan maaf.
"Saya mendesak presiden untuk mencopot kapolri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas budaya represif yang mengakar," tegas Fuad.
Ia meminta untuk mencopot Kapolda DKJ yang nyata gagal mengendalikan aparatnya di lapangan.
Ia juga mendorong reformasi Polri secara menyeluruh, termasuk mekanisme pengawasan yang independen, transparansi, serta pembenahan kultur aparat yang kerap menempatkan rakyat sebagai musuh.
"Polisi harus kembali ke khitahnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat," ujarnya.
Fuad menambahkan jika tidak, Polri akan terus kehilangan legitimasi di mata rakyat, dan demokrasi akan semakin rapuh.
"Hari ini seorang driver ojol yang ditabrak. Besok, bisa jadi siapa saja di antara kita. Jangan tunggu lebih banyak korban untuk menyadari bahwa reformasi polri adalah harga mati," pungkasnya. (Red/*)
