 |
| Kepala Bidang (Kabid) Anggaran BKAD Kabupaten Cianjur, Ivan FR. (Foto: SignalCianjur) |
SIGNALCIANJUR.COM - Pokok pikiran (Pokir) merupakan usulan pengadaan barang dan jasa dari anggota DPRD berdasarkan aspirasi masyarakat.
Diketahui, dikatakan Kepala Bidang (Kabid) Anggaran BKAD Kabupaten Cianjur, Ivan FR, rencana tersebut berpotensi apakah akan dihapus atau tidak berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 dan keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) nomor 29 tahun 2025.
"Ya! Mungkin berpotensi akam dipangkas atau tidak soal anggaran Pokir DPRD Cianjur 2025," katanya.
Masih ujarnya, Pokir merupakan wujud berupa proyek pengadaan barang atau jasa. Dan, anggaran biaya dikucurkan dari APBD. Kebijakan tersebut muncul kekhawatiran terhadap program daerah.
"Kami belum menerima instruksi lanjut tentang efisiensi anggaran hibah dan Pokir," katanya, saat dikonfirmasi langsung awak media, Selasa (18/2/2025).
Hal sama diungkapkan dia, pihaknya belum dapat perintah lanjutan. Dan, saat ini untuk hibah dan Pokir dikeluarkan dari pembahasan sementara, masuk dalam anggaran APBD sebesar Rp 4 triliun.
"Namun, efisiensi anggaran untuk Cianjur sementara mencapai Rp100 miliar," terang Ivan.
Sebelumnya, DPRD Cianjur menggelar rapat anggaran bersama TAPD terkait efisiensi pada Minggu malam, 16 Februari 2025.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Cianjur, Hj. Metty Triantika dan jajarannya, dan dihadiri TAPD Cianjur, Asda II, Budi Rahayu Toyib berikut jajaran lainnya.
Masih diutarakan dia, Pokir biasa di alokasikan untuk kegiatan diklat, bintek, atau infrastruktur. Tapi, anggaran ini bisa terancam jika efisiensi diberlakukan ketat.
Sementara itu, terakhir lalu ditanya soal besaran anggaran Pokir 2025, Ivan menambahkan, apakah Rp150 miliar atau Rp100 miliar.
"Ya! Mungkin kurang lebih segitu," tutupnya, singkat. (Red/*)
