 |
| Anggota Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Suryakancana Kabupaten Cianjur, Firman Mulyadi dan mang Karni (RBUC), saat diwawancarai langsung, dengan awak media. (Foto: SignalCianjur) |
SIGNALCIANJUR.COM - Polemik organ tubuh Yayasan Universitas Suryakancana (Unsur) Cianjur diganti ketua partai politik (Parpol) masih berlanjut, kini menjadi isu hangat publik.
Anggota Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Suryakancana Kabupaten Cianjur, Firman Mulyadi mengatakan, kalau bicara soal kepengurusan yayasan di Unsur Cianjur katakanlah dari kaderisasi partai atau elit parpol. Dan, memang dari dulu itu 10 tahun ke kebelakang itu fakta begitu.
"Jadi, kenapa? Ya, karena yayasan Unsur Cianjur itu yang punya Pemerintah Daerah (Pemda)," tegasnya.
Jadi, Masih ujar Firman menjelaskan, ketua pembina yayasan eksoktisio Sekertaris Daerah (Sekda) dan otomatis seperti itu. Nah! Siapapun sekdanya dia menjadi ketua pembina yayasan tersebut, karena dirinya mengalami sendiri (pak Maskanah).
"Nah! Kalau ketua dulu jaman dirinya masih mahasiswa ketua itu Kabag Hukum Pemda Cianjur, Irman Idrus (almarhum)," bebernya.
Kemudian, ia lebih lanjut menyampaikan, setelah itu ketua diganti ibu Yana Rostiana (sama istri bupati). Lalu, 10 tahun terakhir pak Cecep periode kedua sepertinya, pas pak Irvan (anaknya) periode pertama diperpanjang lagi sampai kemarin. Bila melihat sejarah, yayasan itu pasti diisi oleh (bukan pasti tapi sudah biasa) oleh elite partai. Kalau dulu mungkin istri ketua partai, kalau saat ini langsung ketua partainya.
"Nah! Kemarin atau saat ini digantilah ketua yayasan sama teh Susi. Dan, memang kebetulan ketua parpol," ujar Firman.
Bila melihat sejarah, ungkap Firman, yayasan itu pasti diisi oleh (bukan pasti tapi sudah biasa) oleh elite partai, kalau dulu mungkin istri ketua partai.
"Nah! Kebetulan saat ini langsung ketua partainya," ucapnya.
Soal double job, masih ditergaskan Firman, jadi Permendikbud itu yang dimaksud tidak boleh ada Surat Edaran (SE) Dirjen Dikti Kemendikbudristek nomor 3 tahun 2021 tentang "Larangan Rangkap Jabatan Organ Yayasan", dalam konteks pengurus yayasan saya pembina dan tidak boleh jadi dosen atau jadi PD1, PD2 atau PR1 atau jadi kasubag. Jadi dalam kerangka itu, tapi kalau misalnya pengurus yayasan di Unsur Cianjur, itu kerja di Bank Mandiri (BUMD/BUMN) itu tidak apa-apa, atau dirinya pengurus partai, direktur hukum di salah satu partai hal sama itu tidak apa-apa.
"Kalau posisi jadi anggota dewan posisi hal sama gak jadi masalah," ucapnya.
Ia menambahkan, gak ada undang-undang dan peraturan diatur oleh ketua saat ini, dan pengurus lainnya termasuk dirinya terkecuali mengajar dosen itu sebagai pembina atau pengurus itu gak boleh. Dan, perlu digarisbawahi pengurus yayasan tidak boleh menerima gaji.
"Polemik pasti ada. Dan, memang ketua yayasan itu harus punya akses terhadap kekuasaan biar pembangunan lancar," tutup Dewan Pembina Yayasan Unsur Cianjur.
Terpisah, seperti sebelumnya diprotes sekaligus dikomentari mahasiswa tergabung Aliansi Mahasiswa Unsur Bersatu (AMUB) Cianjur sangat menyayangkan bila ada dugaan politis dan ideologisasi.
"Nah! Hal itu tidak sesuai dengan "Tri Dharma" perguruan tinggi di Universitas Suryakencana (UNSUR) Kabupaten Cianjur," sebut Koordinator AMUB Cianjur, Alief.
Ia mengatakan, selaku kaum akademisi dan control sosial peduli akan keberlangsungan kampus yang bersih. Pihaknya merasa kecewa perihal pasca launching titik nol penegerian Unsur Cianjur yang tempo hari dugaan ada unsur politis.
"Terbukti beredarnya surat undangan Bupati Cianjur dengan Nomor: 180/5551-
HUK/2023, per tanggal 26 Juni 2023 berisi tentang dilaksanakannya kegiatan pengukuhan organ yayasan pendidikan Suryakancana Cianjur masa bakti 2023-2028.
"Nah! Hal itu menjadi bukti nyata bahwa adanya dugaan pemilihan organ pengurus yayasan dinilai ada dugaan kental akan unsur politis," bilang Alief.
Masih ujarnya, hal tersebut menemukan beberapa dugaan indikasi permasalahan diantaranya kurang tepatnya pemilihan pengurus yayasan.
"Karena dinilai tidak sesuai kompetensinya atau bidangnya," ujar Alief.
Lebih lanjut ia menuturkan, adanya dugaan double job para pengurus organ Yayasan Unsur Cianjur akan mengakibatkan ketidakmaksimalan dalam menjalankan tugasnya.
"Adanya dugaan pemilihan pengurus Yayasan Unsur Cianjur yang kental akan
unsur dugaan politis," tegas Koordinator Aliansi Mahasiswa Unsur Bersatu (AMUB) Cianjur. (Red)
