 |
| Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). (Foto: Istimewa) |
SIGNALCIANJUR.COM- Bahwa saat ini semua negara tengah mewaspadai perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan frekuensi bencana.
Hal tersebut disampaikan Presiden RI Jokowi, kepada insan media, saat Rapat Koordinasi (Rakor) nasional penguatan resiliensi berkelanjutan menghadapi bencana di Jakarta Internasional Expo Kemayoran. Kamis (2/3/2023), kemarin.
"Perubahan iklim itu menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis dan Indonesia menempati tiga teratas paling rawan bencana," Kata Presiden.
Terlibat, hadir Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan bersama Bupati Cianjur dan Dandim 0608 Cianjur menghadiri acara Rapat Koordinasi (Rakor) nasional penguatan resiliensi berkelanjutan menghadapi bencana.
Saat kesempatan itu Presiden RI Joko Widodo secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) penanggulangan bencana 2023.
Jokowi mengungkapkan, frekuensi bencana di Indonesia naik 81 persen, dari 1.945 bencana di tahun 2010 menjadi 3.544 bencana di tahun 2022, yang meliputi banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, gempa bumi.
"Bencana alam dan non alam lainnya," ucapnya.
Maka itu, Presiden RI menyampaikan, siaga dan waspada itu menjadi kunci, baik tahap prabencana, pada tahap tanggap darurat, maupun pascabencana.
"Semuanya harus disiapkan, semuanya harus dikelola dengan baik," timpalnya.
Hal sama masih papar Presiden RI, menekankan, tahap prabencana sangat penting untuk memitigasi risiko serta meminimalisir korban dan kerugian akibat bencana.
"Kita ini masih sering sibuk di tahap tanggap darurat," ujarnya.
Pasca terjadi bencana, ia memaparkan, padahal yang namanya prabencana, tahap prabencana itu jauh lebih penting. Bagaimana menyiapkan masyarakat, bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat untuk langkah-langkah antisipasi.
"Nah! Hal itu harus menjadi prioritas," kata Jokowi.
Lebih lanjut, terkait tahapan prabencana, Presiden Jokowi menekankan sejumlah hal. Pertama, yaitu sistem peringatan dini. Pertama, penting itu peringatan dini. Ini sering masih terlambat, peringatan dini.
Kedua, Jokowi memberikan edukasi bencana kepada masyarakat, seperti edukasi mengenai upaya yang harus dilakukan jika terjadi bencana gempa bumi atau adanya potensi letusan gunung berapi. Mengedukasi masyarakat, memberikan pelatihan kepada masyarakat itu jauh lebih penting.
"Sehingga masyarakat tahu ke mana akan lari, ke mana akan berlindung," kata Presiden.
Ia menyambungkan, ketiga yang berkaitan dengan tata ruang dan konstruksi. Presiden meminta jajaran terkait terutama dinas pekerjaan umum daerah dan badan perencanaan pembangunan daerah untuk memperhatikan mengenai hal ini. Dan, jangan sampai terjadi, karena ini selalu berulang, misalnya di Palu, ada satu desa yang atau satu kecamatan yang setiap 20 tahun, setiap 50 tahun selalu berulang gempa ada di situ, tsunami.
"Tanah merekah selalu titiknya sama, tetapi tetap masih dibangun perumahan di situ," terang Jokowi.
Presiden juga meminta agar jajaran terkait memperhatikan peta kerawanan bencana dalam memberikan izin pendirian bangunan. Dan, sudah punya peta di mana yang terjadi erupsi gunung berapi, di mana yang sering terjadi gempa, tahu semuanya, mestinya mulai diwajibkan.
"Agar masyarakat mendirikan bangunan itu konstruksinya diarahkan, yaitu konstruksi-konstruksi yang anti gempa," tutup Joko Widodo (Jokowi).
Diketahui, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (Red)
