Notification

×

Iklan

Iklan

Proyek Jalan Gunungsari-Sukajembar Rp17,7 Miliar Dikeluhkan, Begini Aspirasi Warga

11/17/2026 | November 17, 2026 WIB Last Updated 2026-11-17T04:16:48Z

Papan reklame pekerjaan proyek pemeliharaan jalan, di ruas penghubung Desa Gunungsari–Desa Sukajembar. (Ist)


SIGNALCIANJUR.COM – Pekerjaan proyek pemeliharaan jalan, di ruas penghubung Desa Gunungsari–Desa Sukajembar menuai keluhan dari sejumlah tokoh masyarakat dan warga.

Warga mempertanyakan kualitas pekerjaan yang dinilai belum maksimal, mulai dari pemasangan batu, konstruksi TPT hingga hasil pengecoran jalan yang dilaporkan mengalami keretakan.

Ketua BPD Desa Gunungsari, Udan, bersama sejumlah tokoh masyarakat Desa Sukajembar, Iwan dan Ade menyampaikan aspirasi agar pelaksanaan proyek tersebut dievaluasi secara menyeluruh. 

Mereka meminta instansi terkait, khususnya Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat melalui UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I, turun langsung melakukan pemeriksaan lapangan.

Ketua RW Desa Gunungsari, Dodi mengungkapkan bahwa sejumlah pekerjaan diduga tidak dilaksanakan sesuai standar kualitas yang diharapkan. 

Ia menyoroti pemasangan batu yang dinilai kurang rapi, bahkan sebagian material disebut berasal dari lokasi sekitar pekerjaan. 

"Nah! Selain itu, beberapa bagian konstruksi dilaporkan mengalami longsor dan hasil pengecoran jalan mulai menunjukkan keretakan," ungkap Dodi, kepada awak media, Senin (17/1/2026).

Keluhan serupa disampaikan Abah Tarji, tokoh masyarakat Desa Sukajembar. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena diduga berkaitan dengan lemahnya pengawasan selama proses pelaksanaan pekerjaan.

Ia meminta pihak pengawas dari dinas terkait tidak hanya mengandalkan laporan pelaksana, tetapi melakukan pemeriksaan langsung terhadap kualitas material, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, serta kesesuaian hasil pembangunan dengan kontrak.

"Kami berharap media dapat menjadi penyambung aspirasi masyarakat. Jangan sampai keluhan warga tidak mendapatkan perhatian. 

Ia meminta untuk dilakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya apabila ditemukan indikasi penyimpangan.

Sementara itu, Iwan, tokoh masyarakat Desa Sukajembar, juga menyatakan akan menggalang dukungan dan tanda tangan warga dari Desa Sukajembar maupun Gunungsari sebagai bentuk penyampaian aspirasi.

Ia juga meminta Gubernur Jawa Barat agar menindaklanjuti persoalan tersebut dan mendorong pemeriksaan oleh aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan proyek. Warga ingin pekerjaan ini benar-benar berkualitas dan bisa dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang. 

"Jika setelah pekerjaan selesai ditemukan ketidaksesuaian, kami akan membawa persoalan ini kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti," ujar Iwan.

Berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan tersebut merupakan kegiatan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat melalui UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I.

Paket pekerjaan bernama Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Gunungsari-Sukajembar (Kabupaten Cianjur), dengan nomor kontrak 1713/PUR.12.02/1.0056/SP/UPTD-PJ2WPI, tertanggal 14 Juli 2026.

Proyek senilai Rp17.729.009.994 tersebut bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026, dilaksanakan oleh penyedia jasa PT Karya Bina Mitra dengan masa pelaksanaan 150 hari kalender dan masa pemeliharaan 365 hari kalender.

Terpisah, di sisi lain, berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada awak media pada 10 November 2026, Dendi, yang mengaku sebagai pelaksana lapangan dari pihak perusahaan, menyebut dirinya bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan di lokasi.

Dalam keterangannya, Dendi mengakui bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan masih terdapat sejumlah kekurangan.

Ia juga menyampaikan pandangannya mengenai praktik pemberian uang atau dugaan pengondisian dalam proses mendapatkan pekerjaan proyek pemerintah.

Dendi menyebut adanya dugaan permintaan uang melalui oknum bawahan pejabat kepada pihak pengusaha agar memperoleh pekerjaan. Namun, pernyataan tersebut merupakan keterangan narasumber yang masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebutkan.

Atas berbagai keluhan tersebut, masyarakat berharap pemerintah provinsi melalui dinas terkait segera melakukan evaluasi teknis dan audit terhadap pekerjaan jalan serta TPT irigasi tersebut.

Pemeriksaan diharapkan mencakup kualitas pengecoran, komposisi material, pemasangan batu, kekuatan konstruksi, volume pekerjaan, hingga kesesuaian pelaksanaan dengan spesifikasi kontrak.

Iwan (50) tokoh masyarakat menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur menggunakan anggaran pemerintah harus dilaksanakan secara transparan, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

"Nah! Apabila ditemukan pelanggaran, mereka meminta agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku," pungkasnya. (Red/*)
×
Berita Terbaru Update