 |
| Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Agung Cianjur, KH. Deni Saepul Rahman saat menyampaikan aspirasi. (Foto: SignalCianjur) |
SIGNALCIANJUR.COM – Sejumlah ulama, kiai, santri, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kabupaten Cianjur, Kamis (6/8/2026).
Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Agung Cianjur, KH. Deni Saepul Rahman mengatakan mengatakan sebagai bentuk keprihatinan terhadap isu penyimpangan seksual, termasuk LGBT, yang dinilai mulai meresahkan masyarakat.
"Nah! Aspirasi tersebut juga menyoroti dugaan aktivitas di sejumlah tempat hiburan malam yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah," tegasnya.
Dalam audiensi, ia juga menyampaikan para peserta menilai berbagai regulasi yang telah ada perlu diikuti dengan langkah nyata di lapangan.
Mereka juga mendorong Pemerintah Kabupaten Cianjur bersama DPRD untuk memperkuat upaya pencegahan melalui kebijakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Nah! Selain itu melakukan pembinaan dan pengawasan secara arif, bijaksana, dan berlandaskan hukum," tegasnya.
Masih ujarnya, para ulama dan ormas Islam menyatakan dukungannya terhadap pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan yang bertujuan menjaga ketertiban umum, nilai-nilai sosial, dan moral masyarakat.
"Mereka juga siap memberikan masukan apabila diperlukan dalam penyusunan maupun evaluasi kebijakan daerah," kata KH. Deni.
Masih dikatakan dia, bahwa audiensi tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap kondisi sosial di Kabupaten Cianjur.
"Kami hadir untuk menyampaikan aspirasi secara baik dan konstitusional," tutur KH. Deni.
Ia berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah yang arif dan bijaksana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Kami siap mendukung setiap upaya yang bertujuan menjaga ketertiban, melindungi generasi muda, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat Kabupaten Cianjur," ujar KH. Deni.
Ia menambahkan bahwa seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat bersama-sama menjaga persatuan, mengedepankan edukasi.
"Menghormati proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah sesuai aturan yang berlaku," tutup KH. Deni. (Red/*)
